|
||||||||||||||||||
| Wawancara Khusus Sri Mulyani Indrawati, Saya Menghadapi Pertempuran Harian |
| Thursday, 27 December 2007 | |
|
Sederet pengakuan internasional di bidang ekonomi membuktikan kehebatan Sri Mulyani Indrawati. Namun, dia masih menyadari tugas berat menghadang upayanya mereformasi birokrasi. “It is like really daily battle,” kata Mbak Ani, begitu dia biasa disapa. Menyelingi tugas beratnya sebagai pembantu presiden, Mbak Ani rajin membaca pidato politik tahun 1945–1960. Bukan berminat jadi politisi, dia hanya memuji pidato politik zaman dulu yang banyak menjadi sumber inspirasi. “Kalau dulu orang bikin pidato kok bagus-bagus. Apakah orang Indonesia itu pendidikannya sudah sebegitu buruknya sampai tidak bisa bikin pidato yang bagus-bagus?” tanyanya heran. Pekan lalu, selama dua jam di kediaman dinas Widya Chandra, Mbak Ani menerima SINDO untuk wawancara. Berikut ini petikannya. Bagaimana Anda melihat perekonomian Indonesia selama 2007 ini? Tahun 2007 ini merupakan titik balik dari situasi 2005 yang cukup turbulences di mana pemerintah menghadapi pilihan sulit dari sisi kebijakan seperti dua kali menaikkan harga BBM. Tahun 2006 merupakan tahun konsolidasi saat recovery sudah dimulai. Tahun 2007 sebetulnya lebih pada tahap stabilisasi untuk mulai menjajaki suatu tahapan kegiatan ekonomi yang lebih sehat. Mulai akhir 2006 sampai kuartal III 2007 momentum itu terlihat. Namun kuartal terakhir ini kita kembali menghadapi turbulence, yaitu harga minyak dan terjadinya subprime (mortgage) sehingga 2007 yang semestinya kita bayangkan merupakan tahun penerusan konsolidasi dan bahkan recovery yang meningkat, sekarang mendung lagi. Kondisi sektor riil bagaimana? Sektor riil yang bergerak cukup membesarkan hati pada 2007 adalah sektor konsumsi yang recovery-nya cukup kuat. Itu merupakan hasil dari stabilisasi yang memang terjaga sejak akhir 2005 atau awal 2006, terus sampai ke 2007. Mungkin ada beberapa tekanan yang muncul seperti harga pangan, bencana yang menimbulkan pressure terhadap harga. Tapi secara umum stabilitas harga terjaga sehingga memulihkan kepercayaan publik dan itu memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya lagi. Kalau dari sektor dunia usaha? Dari sisi dunia usaha, di satu sisi mereka sangat sensitif terhadap unsur stabilisasi. Misalnya saat penurunan suku bunga, terjadi peningkatan yang cukup cepat di sektor penjualan motor, mobil, elektronik, bahkan konstruksi. Itu adalah sektor-sektor yang memiliki elastisitas yang luar biasa cepat terhadap kebijakan makro. Tapi untuk sektor-sektor yang memiliki masalah struktural yang lebih dalam, dia tidak bisa dipicu hanya dengan penurunan suku bunga atau rupiah yang menguat. Dia menghadapi masalah-masalah warisan yang sangat dalam, misalnya tekstil yang terkait masalah buruh dan belum adanya kemampuan mereinvestasi berbagai macam capital on rush. Jadi meskipun suku bunga turun, mereka masih membutuhkan injeksi berbagai kebijakan tambahan untuk bisa kembali. Makanya pemerintah mulai dengan membuat policy dengan memberikan bantuan subsidi bunga untuk industri yang mau melakukan revitalisasi sektor tekstil dan garmen. Bagaimana dengan sektor-sektor lain seperti pertanian atau jasa? Untuk sektor yang related, pertanian meningkat luar biasa karena lebih pada masalah eksternal. Sektor jasa meningkat luar biasa, telekomunikasi, properti/konstruksi, pengangkutan entah itu dalam bentuk airlines maupun jalan raya, terlihat dari penjualan mobil dan motor. Jadi kalau orang mengatakan sektor riil masih ketinggalan jauh, sepertinya yang mau didefinisikan adalah beberapa sektor yang dulu secara tradisional sangat dipengaruhi oleh kebijakan makro. Ada sektor yang tidak bisa revive secara cepat, ada yang bisa. Yang masih stuck itu adalah manufaktur yang sifatnya adalah labour intensif dan ini harus diakui ada hubungannya dengan masalah 10 tahun terakhir dari sisi kebijakan yang berhubungan dengan perburuhan. Banyak kalangan menilai bahwa pertumbuhan ekonomi belum berkualitas. Bagaimana tanggapan Anda? Untuk 2007 ini sepertinya komposisi pertumbuhan ekonomi kita di-drive oleh investment yang lebih kuat. Terutama investasi yang menciptakan kesempatan kerja. Kalau investasi yang berhubungan dengan kemiskinan, pemerintah banyak melakukan policy itu. Bahkan untuk 2008 akselerasinya akan sangat tinggi. Fenomena seperti itu sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia, di semua negara di dunia rata-rata menghadapi dilema ini karena adanya peranan teknologi. Teknologi yang semakin maju itu menyebabkan perekonomian tumbuh jauh lebih tinggi tanpa membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi, ini akan menjadi persoalan kita semua dalam mendesain suatu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kita tidak ingin hanya high growth, tapi bagaimana kelompok orang-orang yang tertinggal ini mendapatkan benefit dari aktivitas ekonomi ini. Kalau berhubungan dengan masalah lain, kita akan coba terus lakukan dari sisi bagaimana pemerintah bisa meng-create, termasuk kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya labour intensif. Itu dilakukan pemerintah karena kita sangat paham growth yang tinggi tidak otomatis menyelesaikan masalah pengangguran. Pemerintah sangat tahu hal ini, tapi untuk menyelesaikannya harus benar-benar dikerjakan secara keroyokan. Makronya harus baik, kondisinya harus kondusif, dibuat proyek yang benar-benar jalan. Proyek-proyek tadi sifatnya tidak bisa berkelanjutan. Bukankah seharusnya pemerintah memprioritaskan proyek-proyek manufaktur yang sifatnya lebih sustainable? Bagaimana upaya pemerintah ke arah sana? Persoalannya pada kemampuan mendesain sistem, programnya, proyeknya, dan siapa yang melakukan eksekusinya supaya bisa jalan. Ini semua tidak menyelesaikan masalah, hanya menciptakan dorongan karena pada akhirnya adalah kegiatan ekonomi atau swasta yang bisa meng-create job secara sustainable. Kita sebagai policy maker, melihat secara pragmatis. Kalau pemerintah punya dana bukan berarti menyelesaikan semua masalah karena masalah bukan hanya di duit. Tantangan untuk kita semua, makanya semua pengamat ekonomi dan Anda semua, caranya menganalisis dan mengkritik pemerintah jangan sama seperti Sri Mulyani mengkritik Pak Harto. Harus ada model baru untuk melihat karena sekarang situasi, program pemerintahnya beda, ekonominya bergerak lain. Kalau begitu banyak persoalan di ekonomi kita, kira-kira menurut Anda apa masalah yang sangat krusial saat ini? Pertama, mindset kita di dalam melihat masalah. Karena ini semacam virus, kalau virusnya pesimistis isinya jelek terus. Indonesia punya masalah, tapi sebagian masalah sudah bisa diselesaikan. Ada tren yang membaik yang menimbulkan suatu confidence yang bisa menciptakan suatu momentum untuk bergerak ke depan. Kedua, masalah birokrasi. Kalau saya pikir persoalannya di sini, mungkin sistem kepegawaian kita yang selama ini ada plus minusnya, ini yang harus kita urai satu-satu. Aturannya dan juga penggajiannya. Orang selalu bilang gimana kalau yang pintar dan bodoh bayarannya sama, tapi bayaran sedemikian rendah sehingga kalau tidak bisa korupsi, tidak bisa hidup. India dan China juga bisa mengalami masalah yang sama. Hanya di China persoalannya itu bisa ditekan sedemikian rendah sehingga policy-nya bisa efektif. Karena sekarang sudah demokratis, pemerintah tidak bisa menekan. Demokrasi artinya semua orang bisa ikut ngomong. Baru mau bikin policy saja, belum dikerjakan, sudah dikritik. Tapi it’s a good, it’s a really healthy process. Namun kalau sudah begitu, kita juga harus sadar. Umpamanya kita mempunyai masalah kanker atau sakit yang sudah kronis. Memangnya bisa cuma semalam, cuma minum satu obat malaria terus besok demamnya hilang, ya tidak. Nah ini yang saya sebutkan tadi, kenapa (harus) mindset dan memahami masalah republik ini secara benar, sehingga kalau kita berantem, kita berantem di tempat yang benar. Kita kan lucu, kalau berantem ke masalah yang seolah-olah di situ aja, masalah segede gajah itu di sini. Indonesia itu negaranya besar, kapasitasnya besar, resource-nya ada, punya orang-orang yang talented, tapi habis untuk hal-hal yang tidak puguh sehingga kita sudah habis tenaga habis berantem, duitnya juga habis. Eh masalahnya tidak terpecahkan, yang dipersoalkan bukan tempat yang bener. Itu yang paling penting. Reformasi birokrasi Anda lakukan setelah menjadi menteri keuangan, progresnya seperti apa? Titik idealnya itu seperti apa? Ibaratnya kan sebuah perang besar Baratayudha, ada episode kecil-kecilnya. Kalau kita ngomong reformasi besar itu, itu tidak cuma Depkeu, institusi lain juga. Kalau saya cerita sama Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MA, memang dikira mereka tidak garuk-garuk kepala? Walaupun beliau punya niat mulia tidak ingin korupsi, tidak berarti tidak terjadi karena anak buahnya, institusinya belum tentu siap untuk mengerjakan perubahan sikap, cara melihat, komitmen, dll. Birokrasi di Depkeu juga sama. Walaupun menterinya ingin begitu, dirjennya sekarang sudah relatif punya keinginan sama, eselon II-nya relatif juga sama, tidak berarti staf kita yang 60.000 itu akan dengan mudah. Bagaimana caranya, pakai pikiran rasional saja. Reward and punishment. Seperti bikin garis hitam, kalau lewat garis ini digebuk. Jadi ini battle-nya terus-menerus. Jadi kalau Anda tanya gimana kabarnya, ya kita kerjakan terus. It is like really daily battle. Pertempuran harian istilahnya.
Kalau membangun yang disebut fondasi awal itu bisa barangkali 2–3 tahun. Tapi kalau Anda tanyakan apakah efektif mengubah mindset, menurut saya itu akan membutuhkan waktu sampai satu bahkan dua dekade. Tapi kalau ditanyakan DPR, kamu sudah saya kasih uang Rp5,4 triliun buat bayar gaji hasilnya apa? Saya kasih lihat saja. Ini saya sudah bikin ini itu. Tapi mengapa masih ada keluhan sana-sini? Ya mari kita lihat. Jadi kalau tiga tahun mungkin hanya untuk menata strateginya, fondasi awalnya. Tapi kalau ini mau jalan terus, kita perlu pimpinan yang committed, tim yang full time. Untuk memonitor, kita bikin studi banding dan rapat setiap dua pekan sekali. Masalah perpajakan kita, tax ratio masih jauh dari angka ideal. Upaya ke arah sana? Kalau kita mau melakukan reform perpajakan mulai dari UU diubah, kantornya diubah, memperbarui sistem IT, memperbaiki governance-nya, memasukkan internal kontrol, membuat auditor, semakin lebih bagus itu semua kita lakukan. Tax ratio apakah bisa dinaikkan? Kita juga punya problem yang pelik. Kecepatan pajak untuk me-recognize itu selalu ketinggalan. Apalagi kalau Anda lihat dari sisi seluruh aparat pajak kita yang harus dibangun. Apakah rasio pajak kita bisa naik? Harus bisa. Tapi apakah bisa naik semalam, ya nggak juga. Saya harus bangun kemampuan Ditjen Pajak yang masih sangat jauh. Mulai dari mindset, kompetensi sampai strukturnya. Obsesi Anda terhadap perekonomian seperti apa dan apa itu bisa tercapai? Ya harus tercapai. Kalau obsesi tidak tercapai, nanti saya kecewa, frustrasi, terus saya bunuh diri. (Obsesi saya) menjadikan perekonomian yang sehat, artinya setiap sektor perekonomian punya kemampuan atau fleksibilitas. Karena pemerintah bagaimanapun hebatnya tidak akan bisa memproteksi perekonomian sehingga bisa dijamin tidak akan terkena guncangan. Ekonomi dunia akan mengalami turbulensi terus- menerus, cuma degree-nya saja yang berbeda-beda. Yang paling penting adalah struktur ekonomi yang tahan guncang. Apa artinya struktur ekonomi yang tahan guncang dan fleksibel? Kalau untuk korporasi dan sektor mikro, ya perusahaan itu harus diatur dengan benar. Artinya harus punya neraca yang semakin benar. Asetnya berapa, liability-nya berapa, likuiditasnya berapa, risikonya bagaimana? Karena semua balance sheet-nya bagus, hasilnya ekonomi bisa menghadapi kurs yang tidak pasti. Tapi kita mempunyai ruang untuk meng-absorb itu. Menurut saya kalau company selalu sehat, neraca pemerintah selalu sehat juga, kita bisa tumbuh di atas 8%. Sebab untuk Indonesia yang unemployment dan poverty-nya masih tinggi, kita memang harus tumbuh di atas 8%. Karena kalau tidak, kita susah untuk bisa menaikkan batas kesejahteraan masyarakat. Selama ini realisasi belanja modal pemerintah tidak pernah maksimal. Apa permasalahannya dan perbaikan-perbaikan yang akan Anda lakukan? Permasalahannya: institusi. Karena kita tidak bisa cuma gelontorin duit saja. Kan Anda semuanya dulu kecewa karena zaman Pak Harto dikasih duit, jadinya apa, tidak peduli. Sekarang ini harus ada governance-nya dan yang harus melakukan, semua institusi publik pusat maupun daerah. Mereka harus bisa membikin perencanaan anggaran, program, mengeksekusi hingga melaporkannya. Sekarang semuanya itu sudah diatur lewat UU. Apakah bisa dilakukan, ya itu tadi. Kalau dulu penyerapannya cuma 65%, menjadi 85% menurut saya bagus. Sekarang kalau Anda procurement, Anda tidak bisa menunjuk langsung. Anda harus melalui bidding process, diumumkan di media massa, kemudian melalui proses 60 hari, habis 60 hari yang kalah masih bisa menyanggah. Sekarang pusat dan daerah. Sepertiga anggaran kan kita daerahkan. Dan di daerah mereka kompetensinya masih sangat jauh karena yang di pusat saja masih sangat banyak kok yang harus kita perbaiki. Di pekan-pekan terakhir ini, menteri-menteri bilang, eh jangan sampai anggaran saya hangus. Ya silakan tidak saya hangusin, tapi kalau Anda pakai dan ternyata tidak ada buktinya nanti jadi temuan BPK, bukan risiko saya. Artinya sekarang segala sesuatu diurus dengan governance yang memang lebih terperinci. Apakah ini terkait penertiban rekening liar di sejumlah departemen? Rekening seperti yang ada sekarang, kalau mereka mau mencairkan anggaran, dulu orang seenaknya bikin rekening sendiri, bahkan tidak pakai departemen lagi. Bisa si A misalnya, dia bikin rekening pribadi, dicairkan masuk itu. Sekarang itu tidak berani. Setiap tahun saya akan mengumumkan berapa departemen yang punya rekening yang belum melalui prosedur. Nanti pemerintah, Departemen Keuangan akan membentuk treasury single account (TSA). Kalau sudah TSA tidak ada lagi rekening yang berbeda-beda dan beribu-ribu itu. Harus menjadi satu single account milik bendahara umum negara. Ini bukan berarti saya sok kuasa. Nggak. Nah ini Indonesia, kalau Anda tadi bicara soal obsesi ekonomi ya itu salah satu obsesi saya. Suatu saat kalau bisa mencapai ke situ, uang itu tidak akan nganggur. Tapi problem justru di lembaga lain seperti MA yang justru sulit dirapikan? Nggak juga. Banyak persoalan, pertama, karena mereka tidak tahu. Jangankan Pak Bagir Manan (Ketua MA), saya sendiri nggak tahu ternyata saya punya ribuan rekening. Kan lucu, Menkeu bilang tidak boleh rekening liar, tapi di Depkeu aja masih ada ribuan. Makanya waktu itu saya bikin program tiga bulan. Saya selalu ingin menyampaikan, kalau ingin orang lain tertib, saya dulu yang tertib. Makanya setiap tiga bulan saya tertibkan.(*) |