Langkah berani diambilnya ketika melakukan pembenahan dan penertiban sejumlah rekening di departemen dan lembaga negara.Upayanya itu mendapat pujian banyak kalangan.

Berkantor di Lapangan Banteng (Departemen Keuangan/Depkeu) belum tentu menjadi persinggahan nyaman bagi seorang menteri keuangan (menkeu). Setumpuk persoalan seperti mengelola anggaran yang sangat terbatas, mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang belum maksimal hingga masalah birokrasi menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi itulah yang kini dihadapi Sri Mulyani Indrawati. Namun, dari sekian persoalan yang ada,wanita yang pernah meraih penghargaan (sebagai) Menteri Keuangan Terbaik Asia oleh Emerging Markets pada September 2006 lalu ini berani mengambil langkah mereformasi birokrasi dan menertibkan rekening liar di sejumlah departemen.

Satu langkah yang dianggap sulit dilakukan pada era pemerintahan sebelumnya, terlebih di era Orde Baru.Wanita yang menggantikan Jusuf Anwar sebagai menkeu pada 2005 lalu itu pun mulai melakukan reformasi besar-besaran di departemennya sebagai bentuk komitmen pembenahan. Setidaknya, ribuan pegawai di lingkungan Depkeu dimutasi. Tujuannya untuk memberantas korupsi.

Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan salah satu target utama reformasi birokrasi besar-besaran yang dia lakukan. Meski begitu, reformasi birokrasi yang dimotori Ani —begitu Sri Mulyani biasa disapa– hingga kini belum mencapai sasaran. Diakuinya sendiri, butuh waktu lama mereformasi birokrasi yang sudah puluhan tahun amburadul.

“Kalau gampang, dari dulu sudah banyak menkeu yang melakukannya. Susahnya minta ampun,” ungkap Ani. Meski demikian, upaya reformasi birokrasi yang dimulai anak didik Prof Widjojo Nitisastro ini mendapat pengakuan dunia internasional. Terbukti, saat pertemuan menkeu dan gubernur bank sentral negara-negara G-20 di Cape Town, Afrika Selatan,17–18 November 2007 lalu, peserta sidang menyatakan pujiannya terhadap birokrasi di Indonesia.

Menurut pandangan koleganya itu, reformasi ekonomi dan birokrasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dianggap berada pada jalur yang benar untuk menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Selain itu,sebagai bendahara negara, tentu saja Ani akan selalu berkutat pada urusan “fulus”. Menariknya, dalam mengelola keuangan negara, wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962 itu menggunakan pendekatan sebagai ibu rumah tangga yang harus mengatur segala pengeluaran secara ketat dan jelas ke mana alurnya.

Tak aneh, selain mereformasi birokrasi, ibu tiga anak ini juga melakukan aksi penertiban rekening yang tidak jelas asal usulnya di sejumlah departemen/lembaga. Sejak pertengahan tahun lalu, Ani gencar menertibkan rekening pemerintah pada kementerian/ lembaga yang selama ini dianggap liar.Sebagai langkah awal, dia menginstruksikan penertiban dilakukan di lingkungan Depkeu.

Di sektor perpajakan, Ani juga melakukan reformasi,mulai dari merevisi Undang-Undang Perpajakan, memperbaiki sistem teknologi informasi (IT) hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meski demikian, kinerja ditjen perpajakan hingga kini dinilai belum optimal. Tepatnya, perbandingan penerimaan pajak dengan PDB (rasio perpajakan/tax ratio) Indonesia baru mencapai 13–13,5%. “Kalau Anda tanyakan apa rasio pajak kita bisa naik? Yatentu harus bisa. Tapi apakah bisa naik semalam? Ya nggak juga,” ujar wanita yang gemar melukis ini.

Percaya Diri

Berbagai program kerja pengajar di Universitas Indonesia ini memang belum terlihat hasilnya. Meski demikian, beberapa kalangan masih optimistis harapan Ani bisa terwujud. Selain dinilai inovatif dalam kebijakan, Ani dipandang memiliki determinasi tinggi dan punya keseriusan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. ”Kalau dia melihat itu bagus dan perlu dilakukan, dia akan lakukan dan dia pasti akan bisa lakukan,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom kepada SINDO.

Di mata pengamat ekonomi UI M Chatib Basri, Ani merupakan sosok wanita berani dan selalu optimistis melakukan apa yang diinginkannya. “Saya nggak heran kalau dia berani datang dengan program reformasi birokrasi, sesuatu yang buat banyak orang dan menkeu sebelumnya sebagai sesuatu yang susah karena hampir semua birokrasi di negeri ini nggakada harapan mau dibenahi,” ujar Direktur LPEM FEUI ini kepada SINDO.

Waktu untuk Keluarga

Menyandang status menkeu membuat Sri Mulyani harus kehilangan banyak waktu yang semestinya untuk keluarga. Meski begitu, dia tidak pernah menyesal dengan apa yang diraihnya saat ini. Itulah konsekuensinya ketika negara memilihnya. Berbeda ketika menjadi pengamat, Ani memiliki banyak waktu untuk koleganya dari pelbagai kalangan, termasuk aktif di sejumlah organisasi.

Di tengah waktu yang sempit, Sri Mulyani tetap berupaya untuk memperhatikan keluarganya. Tanpa bermaksud mengaitkan dengan persoalan gender, Sri Mulyani tetap menjunjung tinggi kodratnya sebagai ibu rumah tangga.Meski supersibuk,keluarga adalah segalanya. Itu sebabnya,ibu dari Dewinta Illinia, Adwin Haryo Indrawan, dan Luqman Indra Pambudi ini selalu berupaya sekali dalam sepekan menyiapkan waktu untuk ketiga buah hati dan suaminya.

”Minimal, sepekan sekali kami bisa makan di luar. Biasanya cari tempat yang kita suka, sambil wisata kuliner di restoran-restoran Jakarta,”akunya. Di samping itu,bersama keluarga,dia juga menyempatkan diri berolahraga outdoor, bulu tangkis, dan renang. ”Kadang nyanyi sama-sama, dengan kakak-kakak saya. Bahkan kami dulu pernah bikin band keluarga. Selain itu, melukis dan baca buku,” katanya. (*)