Menarik mengamati bagaimana opini pembaca dan alasan dewan juri di balik terpilihnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai People of The Year 2007 bidang ekonomi versi koran SINDO.

Setidaknya alasan terpilihnya Sri Mulyani adalah: (1) bisa menaikkan pendapatan pajak; (2) penertiban rekening liar; (3) kebijakannya lebih maju dari Menko Perekonomian Boediono; (4) figurnya yang inspiring; (5) lebih mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Saya pertama kali mengenalnya dalam Seminar Indonesia Update di Australian National University (ANU), Canberra, Australia, sekitar 10 tahun lalu.

Banyak peserta seminar saat itu terpesona, tidak hanya karena penampilannya yang charming sebagai satu-satunya pembicara perempuan, tetapi juga kepiawaiannya menjawab pertanyaan kritis dari para peserta yang kebanyakan mahasiswa S-3, dosen, dan spesialis Indonesia di Negeri Kanguru. Seorang dosen senior ANU mengatakan kepada saya, SMI akan menjadi menteri pada suatu hari nanti.

Ramalannya menjadi kenyataan, tujuh tahun kemudian, ketika dia dilantik menggantikan Kwik Kian Gie sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tanggal 21 Oktober 2004. Di mata mahasiswa dan aktivis kampus, SMI banyak dikritik karena dianggap ”kaki tangan IMF” dengan alasan dia pernah menjabat sebagai Executive Director IMF, mewakili 12 negara Asia Tenggara.

Bisa dipahami karena saat itu kritik dan ketidaksukaan publik terhadap IMF sangat kuat. Dengan tangkas, SMI menjawab bahwa dia menjamin tidak akan ada intervensi dari IMF terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Dia mengaku hanya seorang dari 3.000 orang di IMF. Artinya tidak bisa satu orang membawa kebijakan IMF.

Sebagai Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar sejak 7 Desember 2005, apa yang telah dilakukan oleh ”anak didik” Prof Widjojo Nitisastro ini? Saya teringat ucapan SMI pada saat Kongres ISEI di Manado, Juni 2006. Dia mengatakan ”Zero tolerance on corruption in Indonesia means zero development.” Pasalnya, banyak pejabat yang takut jadi pimpro (pemimpin proyek) dan realisasi APBN relatif rendah sampai bulan Agustus tiap tahun.

Pernyataan yang mencengangkan ini ditindaklanjuti setidaknya dengan menertibkan rekening liar di berbagai departemen pemerintah dan meningkatkan gaji para pejabat dan karyawan di lingkungan Depkeu. Bagaimana kinerja SMI untuk mendorong anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak? Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (di luar migas) mencapai 21,9% tahun 2005,19,55% tahun 2006, dan ditargetkan mencapai 30,63% pada 2007.

Realisasi penerimaan pajak pada 2005 mencapai Rp263,35 triliun, tahun 2006 Rp314,86 triliun, target APBN 2007 Rp411,32 triliun, APBN-P 2007 sebesar Rp395,25 triliun. Sayangnya, tax ratio (perbandingan penerimaan pajak dengan PDB) Indonesia masih rendah.Tax ratio Indonesia pada 2005 mencapai 12,89%, tahun 2006 sebesar 13,58%, APBN 2007 menargetkan 13,5%, APBN-P 2007 menargetkan 13,1% dan dalam RAPBN 2008 diproyeksikan 13,6%.

Dengan rekor ini, tax ratio kita sejajar dengan Laos. Artinya, dengan indikator ini,prestasi SMI boleh dibilang ”biasa-biasa” saja.Padahal target sampai akhir 2009, tax ratio ini bisa mencapai 16%. Suatu perjuangan yang tidak mudah kendati Undang-Undang Pajak baru telah ditetapkan tahun ini mengingat sektor riil yang belum pulih akibat krisis,berbagai bencana maupun kenaikan harga BBM. Bagaimana dengan langkah Depkeu di bawah SMI dalam memperbaiki iklim investasi?

SMI berpendapat, jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu adanya perbaikan iklim investasi dan infrastruktur yang memadai.Ternyata dia tidak mainmain. Dalam Paket Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan UMKM yang tertuang dalam Inpres No 6/2007, Menteri Keuangan merupakan penanggung jawab dari 60 rencana aksi dari 141 aksi atau 42,6% dari total aksi dalam paket kebijakan tersebut.

SMI merupakan menteri terbanyak yang menangani reformasi kebijakan di bawah komando Menko Perekonomian Boediono. Sebagai otoritas kebijakan fiskal, langkah ”terobosan” penting yang dicanangkan mencakup,pertama,administrasi dan kebijakan pajak dengan melakukan perubahan UU Pajak (ketentuan umum & tata cara, PPh, PPN), memberikan insentif pajak bagi sektor dan daerah tertentu, memperbaiki administrasi pajak dengan antara lain perbaikan sistem IT, audit pajak, tax refund.

Kedua, mereformasi Bea Cukai dengan tujuan memperlancar arus barang dan jasa dalam export chainnasional dan pintu gerbang ke pasar global.

Ketiga, perbaikan manajemen utang dan anggaran/perbendaharaan negara dengan anggaran berbasis kinerja, peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan sosial, satu rekening bendahara negara (single treasury account), manajemen utang dengan Tbills, obligasi syariah/sukuk. Dalam desentralisasi fiskal, salah satu kebijakan yang banyak ditentang daerah, terutama daerah yang kaya dengan sumber daya alam, adalah tidak memberlakukan prinsip hold harmless bagi pemberian dana alokasi umum kepada daerah.

Keempat, reformasi birokrasi Depkeu dengan memperbaiki pelayanan publik (pajak, bea cukai, perbendaharaan, dan aset manajemen), meningkatkan kredibilitas (kebijakan, manajemen utang, pasar modal), kinerja utama dan SOP, meningkatkan kualitas birokrasi,proses bisnis, penilaian pekerjaan, kualifikasi dan evaluasi pekerjaan. Dengan reformasi ini, gaji pun ditingkatkan hingga mencapai fair remuneration. Dengan sejumlah langkah dan prestasi tersebut,memang pantas SMI memperoleh penghargaan People of The Year 2007 bidang ekonomi. (*)

Prof Mudrajad Kuncoro, Ph.D
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM; anggota Tim Ahli Ekonomi Kadin dan Tim Pemantau Inpres