Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan Taufik Hanafi mengatakan, dalam laporan United Nation Development Program (UNDP),peringkat Indonesia menurun dari peringkat 108 pada 2010 menjadi 124 pada tahun ini. Hal ini terjadi karena jumlah negara yang diikutsertakan meningkat dari 169 negara pada 2010 ke 187 negara pada 2011.

Berdasarkan tiga indeks yang berkontribusi di IPM, indeks kesehatan hanya 0,584 dan ekonomi 0,518.“Jadi kalau ada pemahaman seakan-akan pendidikan melorot itu tidak benar karena data yang tersedia tidak menyatakan seperti itu,” katanya di Gedung Kemendikbud kemarin. Taufik juga menjelaskan, UNDP memakai kategori pengukuran rata-rata lama sekolah Indonesia 5,8 tahun sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 7,92 tahun.

Ini artinya rata-rata lama sekolah sudah mencapai kelas 2 SMP semester terakhir.Selain itu negara yang masuk hitungan UNDP selalu berubah terkait dengan kesediaan data di mana negara lain masih terbatas datanya sedangkan Indonesia sudah ikut serta sejak 1980-an. Selain itu, jelas Taufik, ada perubahan metodologi yang dipakai UNDP yang memakai prediksi rata-rata lama sekolah yang berpengaruh pada dinamika pemeringkatan negara.

Sedangkan hingga 2009 UNDP masih memakai indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) gabungan dan angka melek aksara.“ Kata kuncinya IPM Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perbaikan.Artinya kualitas SDM juga ada perbaikan. Sehingga yang fluktuatif itu hanya peringkat negaranya saja,” tegas dia. Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (3/11),Menko Kesra Agung Laksono menyatakan dari IPM 2010-2011 yang dilansir UNDP, sektor pendidikan menunjukkan grafik mendatar.

“Untuk indeks pendidikan, kesehatan,dan pendapatan per kapita,trennya juga terus naik, namun periode 2010-2011 tren pendidikan memperlihatkan kurva mendatar,“ ujar Agung. Menurut pengamat pendidikan dari Unika Widya Mandala Surabaya Anita Lie,penyebab menurunnya peringkat Indonesia sangat kompleks dan pusat penyebabnya terjadi di daerah sehingga permasalahan yang ada harus diselesaikan secara komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kepala daerah juga harus memikirkan, selama ini pimpinan daerah melihat dinas pendidikan itu sebagai instrumental saja padahal dana dan massa pendidikan ada di situ,” katanya kemarin. Selain itu, jelas guru besar pendidikan tinggi Unika Widya Mandala ini, IPM tidak hanya terkait APK, tetapi juga angka partisipasi murni (APM) di mana jika keduanya tidak diatasi, APK yang dapat mencapai 90% sehingga APM bisa saja anjlok ke angka 40%. neneng zubaidah