Kelompok ini mengusung tema upacara Satu Hari Tanpa Indonesia. Upacara sederhana tersebut dilakukan di depan Gedung Agung Yogyakarta. Seluruh peserta upacara menggunakan pakaian adat Jawa lengkap dan menggunakan bahasa Jawa. Layaknya upacara pada umumnya, ada pula pemimpin upacara yakni Koordinator Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat, Sigit Sugito.

Adapun inspektur upacara adalah sesepuh Kawulo Ngayogyakarta, Hadiningrat Ki Gondo. Dalam upacara tersebut dilakukan pula penyerahan pusaka oleh perwakilan kelompok Penggerak Kebangsaan,Ki Gede Mahesa kepada inspektur upacara.Pusaka yang diberikan berupa dua buah bendera yakni bendera Hobo Kasultanan sebagai simbol Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono dan bendera dengan simbol Paku Alaman yang dibawa oleh satu pasukan yang berpakaian layaknya pasukan Keraton Lombok Abang.

Sesepuh Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat, Daru Maheldaswara di sela-sela upacara menuturkan, selama ini Yogyakarta menjadi barometer dari kebudayaan Indonesia.Namun keutamaan inilah yang perlahan-lahan coba untuk dihilangkan dan akan diganti dengan kebudayaan yang tidak jelas asal muasalnya. “Jika hal ini sampai terjadi maka dikhawatirkan dapat menyebabkan disintergrasi di Indonesia,khususnya Yogyakarta.

Selama ini kita ketahui bersama Yogyakarta merupakan tempat berkumpulnya para seniman dan menjadi akar budaya dari Indonesia sendiri,”ujarnya. Menurut Daru, desakan disahkannya Rancangan Undang- Undang Keistimewaan (RUUK) DIY banyak dinilai orang sebagai bentuk feodalisme. Padahal sebenarnya dengan keistimewaan itulah integritas di Yogyakarta yang multikultur ini tetap bisa terjaga dan itu dilupakan oleh mereka.

“Yang bisa merasakan keistimewaan Yogyakartamemanghanya orangyangpernah tinggal di Yogyakarta. Contohnya saja pada peristiwa pergolakan saat reformasi,satu-satunya daerah yang mampu menguasai keadaan hanya di Yogyakarta.Massa tenang bukan karena keterpaksaan tetapi karena kerelaaan karena mengakui Sultan sebagai raja mereka,”ungkapnya. Daru menegaskan, pihaknya akan terus mendesak DPR segera mengesahkan RUUK bagi Yogyakarta.

Jika hal tersebut tidak diindahkan oleh DPR,maka mereka mengancam akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tetap menjaga keistimewaan itu sendiri. Koordinator Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat, Sigit Sugito mengatakan,amanat 5 September 1945 adalah sebuah peristiwa sejarah yang amat penting bagi keberadaan NKRI.

Pada waktu itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII memaklumkan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Keraton Paku Alaman bergabung dengan NKRI yang baru saja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut dia, momentum ini tentu saja sangat berarti bagi rakyat Ngayogyakarta dan menjadi teladan bagi rakyat Ngayogyakarto.“

Wajar jika momentum itu dijadikan starting point untuk masyarakat Yogyakarta mengambil semangat dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dan merefleksikannya kembali pada saat ini sebagai semangat untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi,”ujarnya. Seperti diketahui,RUUK menjadi salah satu prioritas pembahasan di DPR pada tahun ini.Namun hampir satu tahun masa kerja DPR periode ini,belum juga ada kejelasan kapan RUUK akan disahkan. (ratih keswara)