"Karena semua fungsi operator dan regulator itu selama ini dipegang pemerintah semua,” ungkapnya di sela-sela meresmikan posko mudik DPW PKB Jawa Tengah di Kecamatan Tugu,Kota Semarang kemarin. Menurut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah ini, saat ini telah dibentuk panitia kerja (panja) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, dia berharap pelaksanaan ibadah haji ke depan semakin maksimal.

“Mungkin nantinya ada yang dikelola swasta. Tapi semuanya masih dalam pembahasan,” sebutnya. Selain itu, pihaknya juga terus berupaya menekan besaran biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH). Apalagi biaya tersebut, menurutnya masih bisa ditekan lebih besar dibanding yang dilakukan tahun ini. “Tahun ini bisa diturunkan sekitar USD80.Tapi kita lihat masih ada peluang untuk kembali menurunkan biaya haji itu,” ujarnya.

Sementara terkait penambahan kuota haji kitar 10.000, menurut Kadir juga akan dibicarakan mengenai klasifikasi penggunaannya. Dia tak memungkiri, sejumlah provinsi telah memiliki daftar tunggu haji sampai 7 tahun ke depan. “Apakah untuk yang memiliki daftar tunggu panjang, atau seperti apa, kita matangkan lagi,” tegasnya.

Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Mahmud Mahfudz meminta, penyelenggara ibadah haji tahun ini harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Memang nominal BPIH saat ini turun. Tapi sekalipun turun, hal itu sudah diperhitungkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang sudah semestinya turun,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan,sejumlah kasus seperti jama’ah terlantar akibat tidak adanya perhatian penyelenggara haji tidak terulang. Sebab,masyarakat tersebut telah berjuang keras dalam membayar BPIH tersebut sesuai yang ditetapkan pemerintah.“Karena itu, pelayanan yang maksimal harus diberikan,”tandasnya. (muh slamet)