JAKARTA(SINDO) – Fenomena mudik dalam skala masif di Indonesia mencerminkan kegagalan pemerataan pembangunan. Aktivitas perekonomian yang terkonsentrasi di daerah perkotaan mendorong masyarakat perdesaan melakukan urbanisasi.

Kaum urban itulah yang setiap tahun, terutama saat Lebaran, melakukan migrasi besar-besaran melalui momentum mudik untuk kembali ke kampung halaman. Sejumlah pengamat ekonomi dan pengusaha menilai fenomena mudik merupakan bukti nyata ketertinggalan pembangunan kawasan perdesaan dibandingkan perkotaan. “Adagap yang cukup tinggi antara perdesaan dan perkotaan. Ini terjadi karena pembangunan gagal merevitalisasi sektor-sektor ekonomi produktif di perdesaan,” ujar pengamat ekonomi yang juga anggota Komisi VI (Industri dan Perdagangan) DPR Hendrawan Supratikno saat dihubungi harian SINDOdi Jakarta,kemarin.

Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan, jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum pada Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 15,52 juta orang,naik 6,35% dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 14,59 juta orang. Jumlah itu membengkak apabila memperhitungkan pemudik yang menggunakan angkutan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil.Tahun ini sepeda motor dan mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan Lebaran jumlahnya masingmasing diperkirakan mencapai sekitar 3,62 juta dan 1,37 juta unit. Hendrawan mengatakan,mudik akan menjadi ajang bagi kaum urban untuk mempertontonkan hasil-hasil kerja mereka di perkotaan.

Fenomena semacam itu, menurutnya, tidak perlu terjadi jika perkembangan ekonomi tidak timpang. “Selama ini kota selalu dicitrakan sebagai modern dan maju, sedangkan desa selalu identik dengan ketertinggalan dan kekurangan,” ujarnya. Sebelumnya,Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengkhawatirkan masalah kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Bappenas bahkan memprediksi, dalam lima tahun mendatang, jumlah penduduk perkotaan akan lebih banyak dibandingkan perdesaan.

Bappenas menyatakan,saat ini 56% penduduk Indonesia masih bermukim di perdesaan, sedangkan 44% di perkotaan.Kondisi saat ini akan berbanding terbalik pada 2015 mendatang di mana 56% penduduk akan bermukim di perkotaan, sisanya 44% penduduk di perdesaan. Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, kaum urban tidak mau berdomisili dan menghidupkan ekonomi di daerah lantaran pembangunan gagal menciptakan konsentrasi ekonomi di perdesaan. Selama ini pemerintah hanya bisa menciptakan konsentrasi ekonomi di kota-kota besar Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. “Karena konsentrasi ekonomi di kota-kota tersebut, otomatis orang berbondong-bondong datang,”tuturnya.

Jika pemerintah ingin serius mengurangi jumlah urbanisasi ke kota besar,pemerintah harus menciptakan kantong-kantong atau pusat perekonomian di daerah. Apabila hal itu tidak dilakukan, fenomena arus mudik dan balik dalam skala masif akan terus terjadi. “Kembalinya pemudik ke kota menjadi bukti kegagalan pemerintah dan bukti nyata konsentrasi ekonomi tidak berjalan di daerah,” tegasnya. Pemerintah, menurutnya, harus mengurangi konsentrasi ekonomi di kota-kota besar dan mulai mengembangkan kawasan perdesaan. Sektor-sektor ekonomi produktif yang menjadi basis kawasan perdesaan seperti pertanian mesti dikembangkan.

“Hanya dengan cara itu urbanisasi bisa dikurangi,” katanya. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menilai kota-kota besar masih menjadi tempat penampungan tenaga kerja baru dari daerah. Kesenjangan ini salah satunya dipicu keterlambatan pembangunan infrastruktur di daerah. “Persoalan kita itu selalu sentralisasi di Ibu Kota sehingga minat orang desa untuk masuk ke kota besar semakin meningkat,”katanya. Penyebabnya,menurut Erwin, adalah lapangan kerja di daerah, khususnya sektor formal, tidak menjanjikan.

Di daerah, orientasi perekonomian masih didominasi sektor informal seperti pertanian. “Setiap tahun akan ada urbanisasi baru dan itu tidak akan berhenti sampai pemerintah berhasil menemukan formulasi yang tepat,” terangnya. Solusinya, kata Erwin, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur atau memberikan insentif fiskal bagi investor yang menanamkan modalnya di daerah-daerah. “Insentifnya bisa berupa apa saja. Asalkan menarik, pasti banyak investor yang mau,”tegasnya. Selama ini pemerintah,menurut Erwin,memosisikan daerah dengan kota besar seperti Jakarta dengan kebijakan yang sama. Misalnya dalam hal pemakaian listrik dan pajak.

“Sebenarnya pajak atau listrik di daerah bisa lebih murah sehingga orang senang berusaha di sana,”katanya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto menilai pemerintah gagal menyejajarkan pembangunan ekonomi di daerah dengan di kota.Padahal,menurutnya, desentralisasi seharusnya mendorong sumber perekonomian di daerah-daerah sehingga tidak perlu terjadi urbanisasi ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung. “Selain pemerintah pusat,pemerintah daerah juga gagal menciptakan pusat ekonomi dan lapangan kerja di daerah masing-masing,”tegasnya.

Reuni Akbar

Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo menjelaskan, mudik adalah fenomena sesaat di mana orang secara massal bergerak pada waktu yang bersamaan untuk pulang ke kampung saat Lebaran.Fenomena ini hanya terjadi di Indonesia. “Di Amerika Serikat ada Thanksgiving.Tapi mereka pulang ke orang tua,bukan ke kampung, sedangkan kita pulang ke kampung halaman meski orang tua sudah pindah,”katanya. Mudik ini, menurut Imam, didorong oleh masih kuatnya keterikatan kampung halaman dengan para migran,terutama para pekerja.

Ikatan dengan kampung halaman ini begitu kuat sehingga mereka akan menempuh jalan apa saja untuk bisa pulang.“Mudik seperti reuni akbar masyarakat Indonesia. Setelah reuni itu selesai,mereka akan kembali lagi ke daerah di mana mereka bekerja dan mencari nafkah untuk kehidupan seharihari,” ujarnya. (bernadette lilia nova/ wisnoe moerti/helmi firdaus)