Berkalikali pula kejadian serupa terulang. Apa pun pengulangan itu, kita merasa semakin seperti diolokolok negara lain. Bila kita tarik sejarah pasang surut hubungan kedua negara ke belakang dan kembali lagi ke depan, maka semakin transparan bahwa negara ini sedemikian mudah diolok-olok (tak hanya oleh Malaysia) negara lain bahkan oleh warganya sendiri.Tidak lain tidak bukan, daya saing ekonomi kita yang kian melemah menjadi akar masalahnya. Atas fakta itulah Presiden kemudian mempunyai alasan sendiri untuk lebih diplomatis menghadapi Malaysia. Ya, kita teramat tergantung kepada dunia luar.

Untuk sementara, harga diri seakan kita pertaruhkan dulu hingga ekonomi kita teramat kuat di masa mendatang, baru kemudian melawan. Begitu kira-kira alur pikir pemerintah. Jadi, alasannya teramat sangat ekonomi. Masuk ke bagian ini, saya teringat akan buku Kokka no Hinkaku (bahasa Jepang atau terjemahannya The Dignity of a Nation, 2005). Buku karangan ahli matematika dan kolumnis terkenal Jepang Masahiko Fujiwara ini menjadi best seller seketika dengan dua juta kopi. Meski fakta bahwa produk Jepang sudah menjajah pasar automotif Amerika, dia tetap bersikeras bahwa Jepang sudah kehilangan harga dirinya karena Amerika mendominasi dunia–termasuk Jepang–pascaperang dingin.

Di saat Malaysia–RI memanas, tidak banyak yang tahu bila politikus Selandia Baru Russel William Norman dari Partai Hijau berpidato berapi-api dengan tema– ketergantungan pada pihak asing– yang teramat mencolok: Economic Sovereignty and Dignity (Kedaulatan Ekonomi dan Harga Diri) pada awal bulan ini. ”Kita harus bisa menentukan cara kita sendiri menghadapi dunia yang berubah dengan cepat. Namun,kita bisa menentukan cara sendiri bila punya hak mengambil keputusan. Dan kita bisa memiliki hak mengambil keputusan bila bisa melindungi (to protect) dan meraih kembali kedaulatan ekonomi,” demikian salah satu petikan pidato politisi gaek Selandia Baru itu.

Dia memaparkan, meski Selandia Baru selama ini dikenal sebagai negara dengan industri yang sangat maju, ketergantungannya kepada pihak luar belakanganlah yang berada dibalik industri tersebut. Asing saat ini menguasai USD65 miliar saham dan ekuitas industri di Selandia Baru dengan pembayaran dividen ke asing dalam 12 bulan terakhir sebesar USD3,9 miliar. Dengan demikian, hampir USD4 miliar dilarikan ke luar negeri. Mirisnya, hanya 10% diinvestasikan ke Selandia Baru. Sama seperti kasus Malaysia, Australia, tetangganya, dituding menjadi pihak yang menguasai ekonomi Selandia Baru.

Pola rivalitas ini sebenarnya juga terjadi di beberapa kawasan misalnya Jepang–China, AS–China, Korea Selatan–Korea Utara (Korut),Thailand– Kamboja,Venezuela–Kolombia, dan Kolombia–Ekuador. Hanya, rivalitas sebagian negara- negara itu tidak semeriah ketegangan Malaysia–RI atau Korsel– Korut. Motif perselisihan atau ketegangan adalah adanya persaingan dan penguasaan ”secara diam-diam” atas sumber daya, pasar, ekonomi negara tetangga atau sahabat masing-masing.

Investasi Malaysia

Data HIPMI Research Center menunjukkan, nilai investasi Malaysia ke RI sejak 2005 tidak sekecil seperti yang dirilis pemerintah USD1,21 miliar.Hal ini disebabkan pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang belum memasukan sektor keuangan, telekomunikasi, penerbangan,dan pasar modal guna memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Tahun 2009 lalu, menurut pemerintah, peringkat investasi Malaysia di RI menempati posisi 10 besar dengan total investasi mencapai USD1,21 miliar.

Nilai investasi mencakup 285 proyek atau izin usaha di berbagai sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor perkebunan (sawit) menempati posisi tertinggi atau hampir 2 juta hektar lahan sawit. Untuk primer, investasi Malaysia masuk di sektor perkebunan dan tanaman pangan pada periode yang sama mencapai USD454,6 juta.Sektor Peternakan USD10,2 juta dan sektor pertambangan USD7,58 juta. Bila ditotal dengan sektor keuangan, telekomunikasi, dan penerbangan, investasi Malaysia di RI berdasarkan data HIPMI Research Center mencapai USD3,7 miliar.

Pasalnya, Maybank saja, mengakuisisi 100% saham milik Sorak Financial Holding Pte Ltd di Bank Internasional Indonesia (BII) senilai 4,8 miliar ringgit atau USD1,5 miliar. Itu belum termasuk CIMB Group mengakuisisi Bank Niaga dan Bank Lippo dan memergernya, di mana kelompok usaha itu menguasai saham di sana hampir 100%. Jika ditotal, aset CIMB Niaga dan BII sekarang mencapai Rp187 triliun.

Daya Saing Malaysia

Jorjoran ekspansi Malaysia ke negara tetangganya–tak hanya ke RI–disebabkan dua faktor: meningkatnya daya saing industri dan pasar domestiknya sudah mencapai titik jenuh. Malaysia tidak membiarkan industrinya tumbuh sporadis tanpa adanya rancang bangun yang terencana dan sistematis dan berorientasi pada kebutuhan industri domestik dan target-target jangka panjang.

Pemerintah memperkuat kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis,dan menggenjot infrastruktur. Hasilnya, daya saing Malaysia merupakan salah satu yang tertinggi di ASEAN, peringkat 24 dunia. Sedangkan RI di peringkat 54 atau kalah dari Thailand.Karena kuatnya struktur daya saing industri, Malaysia dengan cepat melakukan recovery dan tidak berlama- lama larut dalam resesi 2008. Pascakrisis finansial global, industri Malaysia tumbuh di atas 6% bahkan Singapura di atas 10% (akhir 2015 sebesar 15%). Sedangkan kita, untuk tumbuh 5% saja,masih cukup sulit. Di sisi lain, tingginya pertumbuhan industri domestik Malaysia tidak diikuti pertumbuhan pasar dalam negeri. Jumlah penduduk yang terbatas membuat pemerintah terus membantu dunia industri untuk menggarap pasar internasional.

Namun, keterbatasan dan kejenuhan pasar domestik inilah yang memacu Malaysia melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai negara dengan mengakuisisi atau membuat kerja sama strategis perusahaan-perusahaan kenamaan dunia. Petronas, perusahaan migas terbesar di Malaysia dalam hal laba, aset, dan pendapatan, berhasil masuk dalam jajaran Fortune 500. Laba bersih 2009/2010 perusahaan ini tercatat 40,3 miliar ringgit (USD13 miliar).

Daya Saing RI

Bagaimana dengan di Tanah Air? Melorotnya daya saing RI salah satunya tidak lepas dari anjloknya industri manufaktur. Bahkan, sektor ini secara terang-terangan sudah menunjukkan deindustrialisasi. Sejak tahun 2000 tercatat hanya tumbuh sebesar 1,3%. Kita tahu persis pemerintah orde baru sejak tahun 1970 benarbenar serius menjadikan manufaktur sebagai penggerak produk domestik bruto (PDB) dan ekspor nonmigas Indonesia.Padahal, saat itu industri migas masih jadi primadona. Ini berarti pemerintah orde baru sebenarnya punya visi yang kuat untuk membangun daya saing RI.

Industri manufaktur tumbuh rata-rata 12% per tahun atau lebih tinggi dari pertumbuhan PDB saat itu. Peranan sektor industri manufaktur waktu itu tidak main-main sebab telah mencapai sekitar 28% dari PDB. Ekspor industri manufaktur juga kemudian berperan sekitar 83–85% terhadap ekspor nonmigas dan sekitar 64–67% terhadap total ekspor Indonesia selama 1994–2008. Namun, pertumbuhan manufaktur ini mencapai klimaks saat krisis 1998. Sejak itu hingga 2008 industri manufaktur hanya tumbuh rata-rata 5,7% per tahun.

Rendahnya pertumbuhan itu diperparah oleh lambannya realisasi proyek- proyek infrastruktur, tingginya biaya, persoalan regulasi, minimnya pasokan energi buat kepentingan domestik, lemahnya leadership dan koordinasi pada tingkat kepemimpinan nasional, serta fenomena bergesernya industrialisasi ke sektor jasa yang kurang menyerap tenaga kerja. Bahkan, terjadi juga pergeseran dari industrialisasi ke trading atau perdagangan barang-barang impor (dampak ACFTA) yang tidak memberi nilai tambah atau memberikan harapan bagi penyerapan tenaga kerja secara massal. Di sisi lain program-program privatisasi ke asing di lembaga keuangan baik BUMN maupun swasta nasional hanya membuat perbankan sehat secara sendirian namun tidak mampu menggenjot pertumbuhan industri lainnya secara massal.

Memang kredit perbankan ke sektor industri tumbuh tetapi persentasenya semakin rendah. Bahkan, kredit-kredit tersebut mengendap di bank itu sendiri sehingga membutuhkan aturan giro wajib minimum (GWM) atau loan to deposit ratio (LDR) baru untuk mencairkan kredit yang sudah di setujui hampir Rp500 triliun ke industri. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka tidak mengherankan bila sebanyak dua juta warga kita mengadu nasib ke industri-industri yang sedang berkembang pesat di Malaysia dan meninggalkan bangkai- bangkai pabrik di Tanah Air yang sudah berkarat.

Boro-boro kita berinvestasi ke Malaysia, untuk dana investasi kebutuhan industri dalam negeri saja kita masih sulit. Maka tidak heran bila investasi RI di Malaysia hanya USD534 juta.Itu pun belum jelas kita berinvestasi di sektor apa saja di sana. Tak hanya TKI yang menjejali Malaysia, pasien-pasien Indonesia juga berada di sana. Data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menunjukkan, pasien asal Indonesia mendominasi rumah sakit di Malaysia. Sekitar 70% pasien Indonesia berasal dari Sumatra, sedangkan sisanya dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Ini berarti industri rumah sakit kita sangat ketinggalan.

Bagaimana agar industri kita bisa bangkit dan kita kembali bisa membusungkan dada? Sebagaimana kata politisi Selandia Baru di atas: ”Kita bisa memiliki hak mengambil keputusan bila bisa melindungi dan meraih kembali kedaulatan ekonomi kita.” (*)

ERWIN AKSA,
Ketua Umum Hipmi