Satu contoh, untuk masuk pesawat,para penumpang harus jalan kaki sampai badan pesawat yang akan ditumpangi.Tak cukup itu, penumpang juga harus antre untuk naik tangga pesawat. Padahal sejumlah bandara yang lain sudah dilengkapi garbarata, sehingga penumpang tidak perlu susah payah untuk turun atau naik pesawat. Tak pelak, label internasional yang disematkan bagi bandara ini pun menjadi tidak begitu terasa.

Maklum, penumpang yang ingin naik pesawat dari bandara ini,bisa dikatakan sama halnya para penumpang yang harus naik bus. Hanya setelah pesawat lepas landas saja yang membedakan, apakah penumpang sedang naik bus atau naik pesawat. Dalam sebuah kesempatan, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Bambang Swastono menepis anggapan bahwa Bandara Ahmad Yani tidak layak untuk penerbangan internasional, sebab bandara tersebut memiliki landasan pacu sepanjang 2.680 meter.

”Landasan pacu itu sangat cukup untuk pendaratan semua jenis pesawat, termasuk jenis pesawat berbadan lebar. Kami terus memperbaiki fasilitas pendukung, termasuk terminal penumpang,” tegasnya. Dia juga menilai bandara tersebut masih layak sehingga tidak perlu dipindah.”Bandara ini masih sangat layak.Apalagi investasi untuk bandara ini sudah sangat besar,” terangnya.

Sementara itu,Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pun juga memaparkan untuk membuat sebuah bandara baru sebagai pengganti Bandara Ahmad Yani dibutuhkan waktu yang panjang. Sebab, salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah mencari lahan dengan luasan ratusan hektar.

”Padahal saat ini,mencari dan melakukan pembebasan lahan seluas itu tidak gampang. Butuh waktu bertahun-tahun,” jawabnya. Bibit menambahkan,situasi itu dapat menjadikan bandara lama (Ahmad Yani) terbengkalai dan tak terurus. Sementara untuk pembuatan bandara yang baru juga tidak ada jaminan kepastian kapan selesaianya.

”Jadi mbok yang riilriil saja,”ujarnya. Apalagi, jelas Bibit, dalam pengembangan bandara itu cukup memindah terminal ke sisi utara, agar keberadaannya representatif dan layak pakai. ”Jika representatif, tentunya akan lebih terhormat. Tapi mikir perbaikan ini saja,tidak gampang.Jadi kita coba minta bantuan kepada pemerintah pusat.Apalagi ini tekait fasilitas publik,”tegasnya. (muh slamet)