DENPASAR (SINDO) – Posisi sebagai calon Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2011 membuat Indonesia harus berhati-hati untuk menyelesaikan masalah dengan negara lain. Itu juga menjadi alasan Indonesia lebih memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan dengan Malaysia.

“Makin besar beban kita untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara yang mampu menyelesaikan masalah,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa seusai pertemuan dengan Menlu Thailand Kasit Piromya di Nusa Dua, Bali,kemarin. Posisi Ketua ASEAN,kata Marty, sangat strategis mengingat sebelumnya Indonesia mendapat jatah pada 2013.

Pada situasi itu, yang dipertaruhkan Indonesia bukan hanya masalah dengan Malaysia, melainkan juga posisi Indonesia di ASEAN. “Kita tidak akan biarkan situasi berkembang yang merugikan kepentingan nasional dan regional,”imbuh dia. Menurut Marty, Indonesia selama ini dipandang negara-negara di ASEAN dan dunia sebagai negara yang menjadi payung dan mampu menengahi permasalahan regional.

“Indonesia dalam kerangka ASEAN tidak pernah membiasakan diri menjadi bagian dari permasalahan. Kita adalah problem solver,negara yang selalu menyelesaikan masalah,”ucap Marty. Karena itu, kata Marty, ketika menghadapi suatu masalah, ada situasi yang harus dikelola dengan cara tepat melalui diplomasi seperti pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi hubungan dengan Malaysia.

“Dengan berdiplomasi, bukan berarti kita lemah.Itu wujud kekuatan argumentasi kita,”tandas dia. Menurut Marty, tidak ada perbedaan antara pemerintah, DPR, dan masyarakat tentang sikap Indonesia terhadap Malaysia. Adanya perbedaan pandangan menurut dia lumrah dan tidak harus diselesaikan dengan cara tidak bersahabat. Sebaliknya, harus dijadikan energi yang positif untuk menyelesaikan masalah dengan Malaysia.

Marty berharap diplomasi yang sedang dilakukan Indonesia didukung seluruh rakyat.“Dalam situasi seperti ini yang diperlukan adalah kebersamaan,”tegas dia. Dia menjelaskan,hubungan Indonesia– Malaysia terkini akan menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan di Kinabalu, Malaysia, Juli 2011.Masalah utama yang akan dirundingkan adalah mengenai perbatasan.

Namun, Marty mengatakan perundingan soal perbatasan itu tidak bisa selesai dalam waktu cepat.“Dengan Vietnam memakan waktu 32 tahun sebelum ada perjanjian perbatasan Indonesia- Vietnam.Tapi,kita selalu siap,yang penting ada programnya,”ujar dia. Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya yang ditemui di selasela pertemuan menyatakan percaya sepenuhnya atas langkah diplomasi yang saat ini ditempuh Indonesia untuk menyelesaikan masalah dengan Malaysia.

Indonesia, kata dia, sudah memiliki pengalaman panjang di tingkat ASEAN dalam mengambil peran sebagai problem solver. “Indonesia tidak akan gegabah untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Jadi kita sangat optimistis posisi Indonesia-Malaysia akan baikbaik saja,”ujarnya.

Lewat Mahkamah Internasional

Pada sisi lain,Malaysia kemarin menyatakan sengketa perbatasan maritim dengan Indonesia bisa berakhir di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.Menurut Deputi Menteri Luar Negeri Malaysia Richard Riot, kedua negara telah sering menggelar pertemuan sebagai usaha menyelesaikan sengketa perbatasan maritim.

Namun, hingga kini belum ada kesepakatan untuk mencari jalan keluar. “Saya rasa, tidak akan cepat selesai. Setelah 16 kali pertemuan, masalah ini belum juga selesai,jadi saya rasa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya kepada AFP.“Kalau sudah mencapai puncaknya,ICJ akan menjadi tempat di mana klaim ini bisa diselesaikan sebagai jalan terakhir.”

Menurut Riot,perselisihan terakhir kedua negara itu di perairan Bintan adalah kesalahan kedua pihak.“ Keduanya salah.Mereka masuk ke perairan kami untuk menghalau nelayan kami dan kami menghentikan mereka di perairan mereka. Kamiberduasama-samasalah,tapi kami harus terus maju,”paparnya. Riot mengatakan,kedua negara akanbertemulagipada6September sebagai upaya meredam ketegangan dan mencari jalan keluar masalah itu.

“Meski ada protes di Indonesia, kami tidak akan mengeluarkan travel warning karena kondisinya sudah mereda dan hanya kelompok kecil saja yang melakukan provokasi,” tandas dia.“Kami menginginkan hubungan baik dengan Indonesia, kami tidak bisa membiarkan banyak hal tidak tertangani.” Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menegaskan tidak berencana mengeluarkan travel warning ke Indonesia.

Najib mengatakan harus berkonsultasi dengan Wisma Putra (Kementerian Luar Negeri Malaysia) sebelum mengeluarkan travel warningkarena hal itu adalah masalah serius yang melibatkan kepentingan kedua negara.“Jadi,kami harus mempertimbangkan banyak hal kalau kami mengambil keputusan seperti ini,”tandasnya.

Kemarin, Najib menegaskan bahwa Malaysia dan Indonesia harus bekerja sama dalam menyelesaikan ketegangan yang saat ini terjadi di antara kedua negara.Menurut Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) itu, kedua negara harus menyelesaikan masalah yang ada dan mencegah tidak ada pihak lain yang terlibat yang dapat memperburuk kondisi sekarang. (miftachul chusna/ pasti liberti/alvin)