“Bupati sudah meminta penjelasan dari Dinas Bina Marga, Dinas Pendapatan, Bappeda, dan Inspektorat,” ujar Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane kemarin. Menurut penjelasan dinas terkait kepada Bupati Labuhanbatu, menurut Suhari,dana stimulus tersebutdilaksanakandengandasarsurat edaran Menteri Keuangan (Menkeu) serta sudah sesuai prosedur dan surat persetujuan DPRD. Meski begitu, mereka berjanji mengusut tuntas persoalan ini.“Karena kami baru dilantik,jadi harus menelusuri dulu akar persoalan biar lengkap pemahaman,”paparnya. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu membayar proyek peningkatan Jalan Sei Rakyat– Labuhanbilik–Sei Berombang,Kecamatan Panai Hilir senilai Rp20 miliar yang selesai dikerjakan rekanan pada 2009.

Pembayaran proyek yang bersumber dari dana stimulus ini dianggap sebuah kesalahan fatal. Sebab, proyek ini ditengarai belum dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Untuk itu, Bupati diminta agar mengusut tuntas persoalan ini.Mantan anggota DPRD Labuhanbatu Syarifuddin Tanjung menilai pembayaran itu tidak wajar karena tidak dicatatkan dalam APBD.Menurut dia,semua bentuk kegiatan belanja pemerintahbersumberdarikeuangan negara harus dimasukkan dalam APBD.

“Ini aneh namanya karena tidak tercatat di APBD.Kokada pembangunan dan ada proyeknya, ini boleh jadi proyek ’abu nawas’.Saya minta kepada penegak hukum dan bupati yang baru dilantik agar mengusutnya,”tandasnya. (sartana nasution)