Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, banyak anggota DPR yang tidak setuju dengan beberapa fasilitas mewah yang bakal disiapkan di gedung baru tersebut. “Kami minta rencana pembangunan gedung baru DPR dievaluasi ulang.Karena,belum ada kesatuan pendapat fraksi bahwa bangunan tersebut mendesak dibangun.Pimpinan juga belum semuanya sepakat sehingga kami minta ditunda,” tegas Tjahjo di Gedung DPR,Jakarta,kemarin.

Selama proses penundaan itu, ujarnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Setjen DPR harus melakukan evaluasi terhadap rancangan pembangunan.Menurut dia, baik luas ruangan maupun fasilitas yang bakal disediakan harus benar-benar dipertimbangkan agar nanti tidak ditolak kembali. “Fasilitas seperti spa, fitnes, dan kolam renang itu tidak perlu. Pokoknya dipertimbangkan agar seefisien mungkin,” tandasnya.

Bahkan,menurut dia,jika memang hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya kebutuhan mendesak terhadap gedung baru, BURT harus membatalkan rencana tersebut. “Masih terbuka peluang untuk digagalkan kalau itu kesepakatan bersama,”tegasnya. Sementara itu, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai, pembangunan gedung baru DPR bukan merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak.

Akbar menegaskan, DPR harus mendengarkan aspirasi yang berkembang dengan benar-benar mengevaluasi rencana tersebut. “Masukan masyarakat harus didengar,”tegas Akbar kepada SINDO di Jakarta kemarin. Menurut dia, sangat wajar jika muncul penolakan terhadap rencana tersebut.Terlebih adanya kabar gedung baru itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah. “Sangat tidak cocok dengan lembaga Dewan,”tandas Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini.

Kalaupun ada pembangunan, ungkap Akbar, sifatnya hanya berupa penambahan ruangan untuk staf ahli yang keberadaannya dapat membantu peningkatan kualitas anggota Dewan. Seharusnya, yang menjadi prioritas DPR saat ini adalah meningkatkan kualitas kinerja dan fungsi yang terdiri atas legislasi, penganggaran, dan pengawasan.”

Yang paling penting adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),” ujarnya. Terkait pengakuan pimpinan DPR yang tidak mengetahui soal fasilitas rencana gedung baru itu, Akbar menilai hal itu menunjukkan sikap komunikasi antarpimpinan dan BURT tidak berjalan. “Ini berarti sifat kolektif kolegial belum berjalan,”paparnya. Adapun Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku tidak tahu atas rencana dibangunnya sejumlah fasilitas mewah pada gedung baru DPR nanti.

“Kalau saya tahu, tentu akan saya drop (tidak setujui),” tegasnya. Dia mengatakan,DPR memang membutuhkan gedung baru. Namun, bangunannya harus tetap wajar dan sesuai dengan fungsi kedewanan, bukan dengan fasilitas yang mewah.Priyo mengaku, sebenarnya tidak yakin dengan kebenaran informasi tentang adanya fasilitas mewah di gedung baru itu.

Karena itu,diaakanmencaritahusiapayang melontarkan informasi tersebut. Sementara itu,Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pembangunan gedung baru DPR tidak bisa dibatalkan. Sebab, semua detail rencana pembangunan gedung sudah selesai, tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan fisik saja.

”Kita ini harus berpikir rasional, panitia kerja pembangunan gedung sudah bekerja juga menjalankan usulan anggota DPR lalu,” tegas Marzuki di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Menurut dia, sebagian dana juga sudah dipakai untuk membayar konsultan.Jika pembangunan dibatalkan, ungkapnya, semua kerja keras anggota DPR periode sebelumnya menjadi sia-sia. (rahmat sahid/adam prawira)