”Mana mungkin distop. Ini untuk masyarakat.Menyangkut kesehatan masyarakat.Mengada-ada yang minta itu (penghentian program JPKMS),” tutur Kepala Dinkes Kota Medan Edwin Effendi saat dihubungi SINDO kemarin. Edwin beranggapan pelaksanaan program JPKMS sudah berjalan maksimal,baik pendataan mau-pun pelaksanaan di lapangan.”Itu mengada- ngada. Dari mana Anda dapat. DPRD dan Bappeda tidak mungkin mengatakan demikian,”tandasnya. Mantan Kepala Dinkes Kabupaten Serdangbegadai (Sergai) ini hanya mengakui ada sedikit kesalahan dalam pendataan peserta program JPKMS.

Namun,semua pihak tidak perlu mencari kesalahan. Edwin mengungkapkan, mereka berniat memantapkan pendataan sebelum program ini kembali dilaksanakan. ”Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp1,3 miliar untuk pendataan agar penerima program ini akurat,”ujarnya. Sebelumnya, sejumlah pihak khawatir anggaran sebesar Rp1,3 miliar yang kembali dikucurkan pada perubahan APBD Kota Medan untuk pendataan program ini akan mubazir.Pasalnya, tidak ada sistem pendataan baru,masih cara lama dengan melibatkan camat, lurah,kepling,dan BPS.”Lurah dan camat tetap dilibatkan dengan masyarakat.

Nantinya juga melibatkan camat.Tetap cara lama.Dinkes tetap mendampingi,”tuturnya. Dia pun bersikukuh penerima JPKMS tidak boleh dikurangi dari alokasi 500.000 jiwa,terutama jika hanya men-cover 100.000-an jiwa warga miskin. Edwin tidak yakin dengan data orang miskin hanya 138.000 jiwa. “Tidak mungkin dikurangi.Tetap 500.000 jiwa.Kalau ada tidak tepat sasaran dialihkan. Dari mana kalian tahu datanya sebesar itu.Tidak mungkin,” ungkapnya dengan nada sedikit emosi. Sekadar diketahui, alokasi ini memunculkan pertanyaan karena program Jamkesmas dari pemerintah pusat juga memberi kuota 412.259 jiwa warga miskin Kota Medan.

Ditambah 500.000 yang dialokasikanJPKMS, lebihdari912.000jiwa di-coverkedua program ini.Angkaitu hampir separuh dari total penduduk Kota Medan yang berjumlah total 2 jutaan jiwa.Karena itu,banyak yang meragukan jumlah itu mewakili warga miskin di Kota Medan. Lagipula, pada kenyataannya, masih banyakwargayangbenar- benarmiskin tidak masuk dalam database kedua program itu. Mengenai JPKMS yang tidak bisa menangani semua penyakit,menurut Edwin,hanya masalah situasi. Edwin menambahkan,JPKMS terus berjalan. Dengan pendataan ulang,dia menjamin seluruh pelaksanaannya akan maksimal.

”Semua akan disempurnakan,” pungkasnya sambil menutup telepon. Sementara itu,Wakil Ketua Tim Anggaran Pemko Medan Syaiful Bahri menyatakan,anggaran pendataan tetap diusulkan pada perubahan APBD.Terkaitbelumadanya evaluasi dan tidak transparan penggunaan anggaran sebelumnya, bergantung kebijakan DPRD Medan. ”Bukan hak kami membatalkannya.Masalah dihapus, bergantung pembahasan Dewan.Bisa saja distop kalau tidak disetujui Dewan,”tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu menyatakan, bila tidak menyentuh masyarakat dan tidak dikelola dengan baik, program ini lebih baik distop. Dia menuturkan, bantuan kesehatan masyarakat miskin ini dapat disatukan ke Jamkesmas serta tinggal peningkatan pengawasan dan tanggung jawab. (reza shahab)