SIMALUNGUN (SINDO) – Penda- pat akhir fraksi-fraksi DPRD Simalungun
yang disampaikan masingmasing juru bicara fraksi pada rapat paripurna
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di
Gedung Dewan di Pematang Raya terkesan tidak ditanggapi serius sejumlah
anggota Dewan kemarin.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon didampingi dua wakil ketua, yakni Julius Silalahi dan Burhanudin Sinaga, dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi atas rancangan APBD-P TA 2010 sebelumnya sempat tertunda sekitar sejam karena tidak cukup kuorum. Baru beberapa menit rapat berlangsung, sejumlah anggota Dewan banyak yang meninggalkan ruang sidang atau berbincang-bincang dengan rekannya serta keluar masuk ruang sidang untuk menerima telepon, pindah tempat duduk beberapa kali, bahkan ada yang minum kopi di salah satu ruangan dengan pemimpin SKPD, saat juru bicara fraksi secara bergantian sedang membacakan pendapat akhir fraksinya.
Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon mengaku tidak memperhatikan adanya sejumlah anggota Dewan yang tidak serius mengikuti rapat paripurna pembahasan rancangan APBD-P TA 2010. Namun, politikus dari Partai Golkar itu menyesalkan jika benar ada sejumlah anggota Dewan yang justru tidak mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksifraksi dengan melakukan aktivitas lain saat rapat berlangsung. ”Saya memang tidak memperhatikan adanya anggota Dewan yang minum kopi atau berbincangbincang degan anggota Dewan lainnya sehingga mereka tidak mendengarkan pembacaan pendapat akhir fraksi yang disampaikan masing-masing juru bicara fraksi.
Seharusnya,pendapat akhir fraksi merupakan masukan untuk mengevaluasi kinerja eksekutif supaya ke depan dapat diperbaiki atau ditingkatkan,” paparnya. Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Simalungun pada pendapat akhir fraksinya menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah APBD-P TA 2010. Jumlah anggaran pendapatan daerah tahun 2010 yang semula sebesar Rp925,1 miliar lebih bertambah sekitar Rp107,7 miliar sehingga menjadi Rp1,032 triliun lebih atau bertambah sekitar 11,65%. Pada kesempatan itu, Fraksi Golkar Nusantara, PDIP,Amanan Habonaran, Bersatu, dan Demokrat, juga menyampaikan sejumlah catatan untuk pembenahan kinerja eksekutif.
Fraksi Golkar Nusantara melalui juru bicaranya Hj Hidayah Herlina Gusti mengharapkan Pemkab Simalungun untuk menggelar operasi pasar dan pasar murah menjelang Lebaran. ”Kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran itu berimbas kepada masyarakat ekonomi lemah. Mereka sulit mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau. Kami harapkan disikapi Pemkab Simalungun dengan menggelar operasi pasar dan pasar murah,”paparnya. (ricky hutapea)
|