Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali menolak rencana pembangunan fasilitas olahraga tersebut.Rencana tersebut sama sekali tidak ada korelasinya dengan kinerja anggota dewan. “Adaada saja rencana itu. Tidak berkorelasi dan menimbulkan imej buruk anggota dewan kepada masyarakat.Karena dengan adanya fasilitas tersebut, terkesan kerja anggota Dewan santai,” ungkap Lia di Gedung DPRD Kota Bandung,Jalan Aceh,kemarin. Dia mengatakan jika memang benar rencana tersebut akan digulirkan, pihaknya yang pertama kali akan memberikan penolakan.

“Yang sudah kita setujui adalah pembangunan fasilitas penunjang rapat dewan dan fasilitas standarnya. Enggak ada kerjaan menggulirkan rencana tersebut. Kalau tetap diajukan, kami akan yang pertama kali menolak,” ujarnya. Pihaknya mengaku baru mengetahui rencana tersebut karena sejak awal rencana pembangunan gedung baru DPRD sama sekali tidak diungkapkan fasilitas penunjang seperti fitness centre. Daripada membangun fasilitas itu, lebih baik pembangunan difokuskan pada kelengkapan sarana umum penunjang rapat dewan seperti ruang rapat komisi, ruang tamu, dan perpustakaan. “Gedung baru DPRD itu juga perlu tempat khusus untuk wartawan.

Di luar itu, rencana pembangunan (fitness centre) terlalu mengada-ngada,”tandas Lia. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung Eko Sesotyo mengatakan, perlu kajian mendalam terkait pembangunan fitness centre di gedung baru tersebut. “Apakah memang rencana tersebut sudah bisa dipastikan bermanfaat? Tentunya mutlak harus melalui kajian dan belum tentu rencana tersebut bisa menunjang kinerja anggota dewan,”ungkap Eko. Menurut dia, para legislator bisa memanfaatkan jadwal olahraga sebelumnya yang sudah ditetapkan setiap Jumat dalam sepekan, tanpa perlu membangun fitness centre.

Daripada membangun gedung olahraga, pengadaan ruang kerja Badan Legislatif (Baleg) dan Badan Kehormatan (BK) harus diutamakan, karena hingga kini kedua alat kelengkapan tersebut tidak mempunyai ruangan. Meski begitu,Eko mengaku tidak berada di pihak yang menolak maupun mendukung terhadap rencana tersebut. “Kita lihat saja nanti perkembangannya, tapi yang pasti rencana tersebut harus mendapatkan kajian terlebih dahulu,”ujarnya. Pendapat berbeda datang dari anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya. Pihaknya justru setuju jika gedung baru Dewan dilengkapi dengan fitness centre.

Rencana tersebut sangat positif agar anggota dewan bisa menjaga kesehatan. “Daripada membuat fasilitas spa, saya setuju dibangun fasilitas fitnes karena bisa membuat anggota dewan sehat,” ujarnya. Menurut Edwin, pekerjaan anggota dewan menuntut stamina tubuh yang baik karena tidak jarang dibebani berbagai macam rapat kerja atau kunjungan daerah yang tidak mengenal waktu.Kondisi tersebut perlu disikapi dengan pemenuhan kebutuhan olahraga. Selain kebutuhan akan kesehatan, jadwal olahraga anggota setiap Jumat kerap sering diabaikan.“Dengan adanya fasilitas fitnes yang terpusat,naluri untuk berolahraga secara rutin pun diharapkan bisa ditingkatkan,”ujarnya.

Sementara pengamat pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dede Mariana, menganggap rencana pembangunan fitness centrehanya mementingkan kebutuhan anggota DPRD, padahal kesehatan merupakan tanggung jawab personal.“Kalaupun jadi digulirkan, berarti anggota dewan yang menyetujui rencana tersebut bisa dikatakan egois karena lebih mementingkan kebutuhan pribadinya dibandingkan rakyatnya sendiri,” ungkap Dede saat dihubungi SINDO. Jika melihat kebutuhan,semua rakyat juga pastinya membutuhkan kesehatan dan kebugaran tubuh.

Namun, lanjut Dede, apakah selama ini rakyat juga menuntut dana APBD untuk pemenuhan kebutuhan karena kebutuhan akan kesehatan sifatnya tanggung jawab personal? Jika saja Pemerintah Kota Bandung sudah kelebihan dana untuk membiayai rakyatnya, rencana tersebut sah-sah saja. Tetapi jika kembali ditinjau, rencana tersebut sangat sensitif dan bisa melukai hati rakyat. “Tidak patutlah jika memang rencana tersebut digulirkan,mereka hanya mementingkan dirinya sendiri,” tandas Dede. (agung bakti sarasa)