Para hakim tersebut telah mendapatkan sertifikasi dalam penanganan kasus teroris dan lingkungan. Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan, bahwa perlu adanya hakim yang mengetahui lebih detail tentang terorisme. ”Ada 50 hakim yang telah mendapatkan sertifikasi untuk menangani perkara teroris,” katanya, seusai acara penyerahan sertifikat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara ke Badan Diklat Mahkamah Agung di Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan MA di Bogor,kemarin. Menurut Harifin ke-50 hakim tersebut akan menangani kasus teroris di berbagai lokasi sidang.

Salah satunya di area Pekan Raya Jakarta yang dapat digunakan untuk persidangan teroris. Selain hakim teroris, MA juga sudah mempersiapkan hakim yang mengetahui tentang perkara lingkungan. Hakim tersebut, diharapkan mengetahui lebih detail tentang seluk beluk kerusakan lingkungan ,”Sudah disiapkan 100 hakim yang telah mendapatkan pelatihan untuk mengetahui perkara lingkungan,” ujarnya. Dalam menjalankan pelatihan, MA menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup. Sejumlah 100 hakim tersebut akan disebar di banyak pengadilan. Teknisnya, bila ada perkara terkait lingkungan,maka hakim yang telah mendapatkan sertifikasi dalam menangani perkara lingkungan akan memprosesnya.

”Mereka mobile,jika ada perkara di satu pengadilan tentang kejahatan lingkungan, maka hakimnya akan ke situ,”katanya. Diketahui, perkara lingkungan adalah perkara yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Misalnya perkara pembalakan liar dan pencemaran lingkungan hidup. Harifin menilai saat ini memang dibutuhkan hakim yang mengerti tentang perkara lingkungan. Sebab, kerusakan lingkungan menjadi perhatian dunia.”Kerusakan lingkungan di Indonesia sangat parah,”bebernya.

Proses pendidikan dan latihan pada hakim yang akan menangani teroris dan perkara lingkungan tersebut tidak lepas dari adanya pendidikan dan pelatihan di MA. (kholil)