VALAS

KURS

JUAL

BELI

USD9100.008850.00
SGD7229.807214.80
AUD9828.759523.75
JPY118.58114.12
9-Feb-2012 / 10:42 WIB

 
Perlu Dukungan Aturan Pembangunan Berkelanjutan PDF Print
Tuesday, 27 July 2010

KAWASAN perumahan memiliki permasalahan yang cukup kom- -pleks. Bukan semata-mata aspek fisik membangun rumah, melainkan terkait sektor yang amat luas dalam pengadaannya.

Seperti pertanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup, dan aspek sosial-ekonomi budaya masyarakat, dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu,pembangunan perumahan secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pembangunan permukiman dan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang efisien dan produktif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta sedang dalam proses penyelesaian untuk disahkan menjadi perda.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berwawasan lingkungan diharapkan menjadi salah satu poin utama. Pembangunan tersebut didasarkan atas kebijakan tata ruang yang telah mengakomodasikan dengan baik, yang meliputi fungsi kotanya, konsentrasi kegiatan dan sebaran permukimannya, fasilitas dan utilitas penunjangnya, serta jaringan transportasi dan infrastruktur lainnya dengan memperhatikan lingkungan.Apalagi di Jakarta, pertumbuhan sektor properti cukup pesat dalam kurun lima tahun terakhir.

Menurut Presdir PT Priamanaya Djan Faridz, fungsi kota dipengaruhi oleh kegiatan dominan kota itu sendiri. ‘’Sudahkah fungsi ini atau fungsi lainnya telah menjadi driving force dalam RTRW tersebut, yang akan menggambarkan karakter dan ciri kota Jakarta yang berbeda dengan kota lainnya di Indonesia atau kota besar lainnya di dunia,” ujarnya di Jakarta kemarin. Misalnya,lanjut dia,fungsi kota Jakarta sebagai ibu kota dan pusat wisata serta pusat kebudayaan Indonesia perlu mempunyai karakter dan ciri tersendiri.

Fungsifungsi yang tidak relevan sebaiknya tidak diakomodasikan atau lebih diperkecil seperti halnya industri dan pergudangan serta pendidikan. Karena itu, kata dia,kebijakan fungsi dan peran Jakarta sebagai ibu kota apabila akan dipertahankan, perlu dijelaskan secara eksplisit dalam RTRW ini. Arah dan kebijakan tata ruang lainnya seperti konsentrasi kegiatan dan sebaran permukimannya, fasilitas dan utilitas penunjangnya serta jaringan transportasi dan infrastruktur lainnya harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat banyak Khusus untuk kebijakan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),kata Djan,yang target pencapaian sekitar 13–14% dapat didukung dengan melanjutkan dan lebih memprioritaskan program taman interaktif yang telah berlangsung lama.

‘’Di samping upaya penghijauan melalui peningkatan kualitas RTH dengan penggalangan penanaman pohonpohon lindung dan produktif,’’ paparnya. Untuk itu, lanjut Djan, perlu melibatkan semua lini masyarakat dalam penyusunan RTRW dan menyosialisasikan draf RTRW dimaksud. Semakin awal masyarakat dapat dilibatkan dalam suatu perencanaan semakin banyak aspirasi yang dapat ditampung,yang selanjutnya akan dituangkan dalam perencanaan tata ruang sesuai rambu-rambu atau aturan yang ada.

‘’Sehingga kelak, dengan pendekatan partisipasi dan transparansi tersebut masyarakat akan merasa lebih memiliki peraturan tersebut dan dengan sendirinya akan mematuhinya di dalam pelaksanaan pembangunan,’’sebutnya. Dia mencontohkan, kawasan Kemang di Jakarta Selatan telah direncanakan dengan memperhatikan demanddarimasyarakatsekitar, tetapi di dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Hal seperti inilah yang perlu diantisipasi dalam suatu perencanaan.

Sebelumnya, pengamat planologi Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan bahwa upaya pembangunan perumahan dan permukiman yang telah dilaksanakan selama ini,bersifat sangat sektoral dan hanya berupa proyekproyek yang sifatnya parsial dan tidak berkelanjutan. Selain itu, upaya pembangunan perumahan yang dilakukan di daerah-daerah sangat terbatas sekali karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia,sumber pembiayaan maupun pengembangan pilihanpilihan teknologi dan upaya pemberdayaan masyarakat setempat yang kurang menjadi program utama.

Hal lain yang menyangkut perumahan dan permukiman adalah masalah lingkungan pada kawasan permukiman dan perumahan,yang umumnya muncul sebagai akibat dari tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi,serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali. (anton c/hermansah)