|
||||||||||||||||||
| Tarif Busway Belum Layak Naik |
|
|
| Thursday, 01 July 2010 | |
|
JAKARTA(SI) – Wacana kenaikan tarif bus Transjakarta menjadi Rp5 000
pada 2011 diprotes. Begitu pun,rencana penyeragaman besaran tarif bus
Transjakarta sebesar Rp3.500 dinilai belum tepat. Ketua Dewan Pakar Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia (LKPI) Wawan Sadikin mengatakan, pelayanan bus Transjakarta atau masyarakat biasa menyebut busway masih belum maksimal. Menurut dia, hingga sekarang belum ada standar pelayanan minimum (SPM) untuk mengukur standar pelayanan bus Transjakarta.
“Pemprov dan DPRD jangan berwacana menaikkan tarif. Terbitkan dulu SPM untuk diimplementasikan. Kami menilai pelayanan bus Transjakarta masih belum maksimal sehingga belum layak naik,” ujar Wawan kepada wartawan di Jakarta,kemarin. Diajugamengungkapkan,sejak dioperasikan bus Transjakarta enam tahun lalu, hingga kini SPM belum juga dikeluarkan.Padahal, kata dia,pengeluaran SPM idealnya satu tahun setelah pengoperasian. “Idealnya setelah setahun sudah ada SPM yang dijadikan acuan. Kami dapat informasi beberapa bulan lalu draf SPM sudah dipersiapkan, tapi belum sempurna, lalu kapan disempurnakan?”Sindirnya. Selain masalah pelayanan, lanjut Wawan,ketersediaan bahan bakar gas (BBG) bakal membuat operasional bus Transjakarta tersendat. Pihaknya berharap Pemprov DKI mendesak pemerintah pusat untuk segera menjamin ketersediaan BBG bagi transportasi umum. Hal lain yang dianggap penting oleh Wawan adalah sterilisasi jalur. “Penyerobotan jalur seringkali menjadi penyebab keterlambatan kedatangan armada bus Transjakarta,” ujarnya. Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI S Andyka menyatakan bahwa tarif bus Transjakarta untuk pagi hari mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB bakal naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.500. Selain itu, tarif bus Transjakarta diusulkan naik hingga Rp5.000 pada tahun 2011. Bahkan,Andyka mengklaim bahwa usulan kenaikan tarif tersebut disampaikan oleh BLU Transjakarta dan Dishub dalam rapat kerja. Saat itu, kata dia, Komisi B tidak keberatan dengan wacana kenaikan tarif.Namun,syaratnya pelayanan bus Transjakarta harus ditingkatkan. Pakar Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung berpendapat, rencana menghilangkan tarif murah untuk penumpang busway pada pagi hari,dikhawatirkan memperparah kemacetan Jakarta. Sebab, dengan tarif normal,penumpang akan berpikir ulang untuk menggunakan busway pagi. “Masyarakat berani untuk berangkat pagi dan itu mendukung pengaturan lalu lintas secara keseluruhan. Bayangkan, karena murah, kendaraan pribadi ditinggalkan. Semua naik busway.Tapi sekarang, itu pasti akan balik lagi ke kendaraan pribadi,”ujarnya. Menurut Ellen,dengan kenaikan tarif pagi, potensi kemacetan semakin bertambah dan itu akan menyulitkan Pemprov DKI yang fokus mengurangi kemacetan. Dia menjelaskan, satu-satunya cara untuk menarik minat warga naik busway adalah dengan menerapkan tarif semurah dan fasilitas senyaman mungkin. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Sandy membantah sudah ada keputusan mengenai kenaikan tarif bus Transjakarta. Dia mengakui memang ada wacana yang disampaikan badan layanan umum (BLU) Transjakarta mengenai rencana penyeragaman tarif.Menurut Sandy, klaim dari anggota Komisi B, S Andyka mengenai kenaikan tarif bus Transjakarta merupakan pernyataan pribadi. “Memang ada keinginan BLU untuk menyeragamkan tarif pagi pukul 05.00 WIB–07.00 WIB menjadi Rp3.500, tapi belum ada pengajuan resmi apalagi menjadi keputusan. Kalau yang wacana kenaikan tarif hingga Rp5000 sama sekali tidak benar,” ujarnya kepada wartawan,kemarin. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI ini mengungkapkan, kenaikan tarif memang sangat dimungkinkan, tapi untuk jangka panjang. Sebelum, tarif dinaikkan BLU Transjakarta diminta terlebih dahulu membenahi manajemen pelayanan. “Dengan demikian, ketika memang nantinya ada kenaikan tarif, bisa diterima kalau memang ada perbaikan pelayanan,”ujarnya. Sandy menjelaskan,muara dari kenaikan tarif bus Transjakarta untuk mengurangi beban subsidi APBD DKI.Saat ini,jumlah subsidi APBD untuk tarif bus Transjakarta sebesar Rp270 miliar setahun. (ahmad baidowi) |