Pasalnya, petani tembakau mengklaim selama ini tidak pernah dapat menikmati dana tersebut Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 20/2009, daerah produsen bahan baku rokok memperoleh alokasi anggaran sebanyak 2% dari penerimaan cukai negara untuk digunakan mengembangkan daerahnya, terutama ditujukan bagi petani dan buruh rokok. (sandra karina)