Partai menjelma menjadi unit usaha, sedangkan demokrasi menjadi urusan administrasi daftar pemilih tetap (DPT) belaka. Ini akibat dominasi Orde Baru selama tiga dekade lebih.Orde baru tidak mengajari kita berpolitik, melainkan bertransaksi politik. Politik bukan lagi sebuah kekriyaan tingkat tinggi, melainkan kerja rutin layaknya di pabrik.Idealisme tua mengenai politik sebagai kebijaksanaan praktis (phronesis) sudah lama dilupakan.

Yang tertinggal hanyalah politik praktis yang memandang kebijksanaan sebagai liabilitas. Pansus Century adalah ledakan politik di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bertolak dari temuan audit investigasi BPK, sembilan inisiator lintas partai menggagas hak angket DPR.Hasilnya Pansus Century pun dibentuk.Sejak dibentuk dan ditetapkan, Pansus sudah bekerja siang malam guna membuka misteri Century.

Indikasi BPK mengenai adanya kekeliruan dalam kebijakan bailout dijadikan patokan bagi kerja politik mereka. Bagi sebagian anggota Pansus, temuan BPK bukan sekadar prasangka politik, melainkan tuduhan yuridis terhadap kebijakan.Alhasil,untuk pertama kalinya dalam sejarah parlemen kita, diktum “kebijakan tak dapat diadili” kehilangan kekuatannya. Pansus Century tak lain adalah kumpulan fraksi politik di parlemen.

Fakta tersebut adalah kekuatan sekaligus kelemahan Pansus. Disebut kekuatan karena dukungan politik sangat diperlukan untuk mengadili kebijakan. Namun, di pihak lain, fakta tersebut menjadi kelemahan ketika politik kadung dituduh sebagai kepentingan terselubung. Garis batas pun ditarik dengan tegas. Pansus yang memainkan politik kepentingan dibedakan dengan pemerintah yang hanya tahu melayani dan bekerja.

Garis pun ditarik antara politisi dengan akademisi-birokrat. Politisi yang bernafsu terhadap kekuasaan dibedakan dengan akademisibirokrat yang lebih terkendali secara moral.Garis batas tersebut dijaga oleh sebuah persepsi lama yang belum juga tersingkir dari bawah sadar republik ini: politik sebagai kotak pandora segala kebobrokan dan keburukan.

Masyarakat pun terbelah dua secara sempurna. Sebagian mendorong Pansus Century untuk bekerja tanpa pamrih membongkar muslihat dalam kebijakan Century. Sebagian lain melihat Pansus Century dengan pandangan penuh selidik dan kecurigaan. Pansus Century seperti memiliki dua muka politik. Satu muka menunjukkan ketulusan, sementara muka lain: kepentingan.

*** Rezim saat ini sepertinya tahu skizofrenia politik Pansus. Berdasarkan pengetahuan tersebut, formula penangkal pun cepat-cepat dibuat. Formula paling mujarab untuk menghadapi Pansus adalah sesuatu yang paling fundamental dalam politik bernama kepentingan.Berbekal pengetahuan tersebut,gerilya lobi dimobilisasi. Lobi di sini bukan semata ajang adu argumentasi dan data.

Lobi tak lain adalah politik barter dengan tekanan psikologis berintensitas tinggi. Semua partai politik mendapat gilirannya. Mulai dari kasus LC bodong, pajak sampai suap, semua borok dibuka dan dijadikan mata uang politik. Para pelobi dan tentu saja komandan mereka mengasumsikan bahwa partai politik akan melemah di bawah tekanan.

Transaksi tinggal menghitung hari dan semua pasti berujung pada keselamatan rezim.Opini publik yang terbelah juga menambah keyakinan para pelobi dan sang komandan. Mereka yakin apabila bailout dinyatakan tak bermasalah, publik pasti ada di belakang mereka. Publik pasti lebih percaya kepada orang-orang bersih seperti Sri Mulyani dan Boediono daripada para koboi Senayan yang ngiler kekuasaan.

Apa boleh buat, hasil di Senayan jauh dari perkiraan gerombolan pelobi.Partai pemerintah kalah telak. Koalisi berubah bentuk. Sebagian partai peserta koalisi berpisah jalan dengan rezim. Legitimasi rezim pun goyah. Demi merehabilitasi legitimasi yang pincang, Presiden segera memberi pidato tanggapan.

Diktum lama “kebijakan tak dapat diadili”kembali dikumandangkan. Profesionalitas pengambil kebijakan pun dijadikan alasan. Dampak sistemik bagi ekonomi nasional harus dicegah dan ditangkal.Tidak ada opsi lain. Ibaratnya, kalau salah satu dari kita, rakyat jelata, menjadi pengambil kebijakan keuangan pada saat itu, pilihan yang sama pasti dijatuhkan.

Sayangnya, pidato tersebut sangat terlambat.Luka politik sudah kadung tergores.Partai-partai ternyata tidak senaif yang dibayangkan. Politik tidak sedangkal yang dikira orang.Tekanan berselubung lobi ternyata tidak mempan. Partai- partai yang ditekan justru melakukan perlawanan.Golkar semakin solid.PKS merapatkan barisan. Hanura dan Gerindra, meskipun pendatang baru,memperlihatkan konsistensi dan komitmen yang kokoh.

Partai-partai pembangkang, bahkan, seharusnya berterima kasih kepada para pelobi karena berkat tekanan mereka biaya konsolidasi internal dapat dihemat. Saya ingin menggarisbawahi apa yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP menunjukkan betapa politik adalah seni kemungkinan (art of possibility).

Di luar dugaan semua orang, PPP berbalik arah dari sikap rezim.Perintah ketua umum pun tidak didengar. Konstituen dan organisasi sayap ternyata lebih menentukan. Pilihannya hanya dua: berbalik arah atau ditinggalkan konstituen. PPP sepertinya lebih memilih untuk kehilangan menteri daripada konstituennya.

Sebab, partai tanpa menteri tidaklah seburuk partai tanpa pengikut.Partai tanpa pengikut ibarat sebuah buku tanpa aksara. Sikap PPP,bagi saya,adalah sesuatu yang menjanjikan di tengah kedangkalan politik republik ini.Nasib menteri dan mantan menteri dari partai tersebut dipertaruhkan.Apa yang menjadi pertimbangan adalah umat di akar rumput. Sikap ini saya kira wajib hukumnya untuk diteladani.

Politik dua muka menjadi satu muka di tangan PPP.Apa yang dilakukan PPP tak lain adalah menunjukkan muka ketulusan dalam berpolitik. Muka kepentingan elite dibuang jauh-jauh. Dalam sikap tersebut, terselip hakikat politik sebagai kekriyaan. Para anggota fraksi PPP patut diacungi jempol sebagai seniman politik tingkat tinggi.

Di tangan mereka politik berubah menjadi batu mulia. Bagaimanapun, politik tengah mengalami pendalaman. Mudah-mudahan kedalaman yang sama dapat dipertontonkan PPP bersama partai pembangkang lain pada saat penetapan tim pengawas. Semoga mereka tidak berpolitik dengan dua muka, apalagi cari muka. Kita lihat saja nanti.(*)

Donny Gahral Adian
Dosen Filsafat
Universitas Indonesia