Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, untuk mengajak PDIP bergabung dalam koalisi,Partai Demokrat harus menunjukkan kesungguhannya.Kesungguhan itu bisa tampak dalam dua hal.”Pertama,Demokrat harus menunjukkan adanya jaminan pembagian kekuasaan yang jelas kepada PDIP jika ingin mengajak bergabung.

Jaminan itu adalah dengan memberikan kursi menteri kepada kader PDIP,” katanya kepada harian Seputar Indonesiadi Jakarta kemarin. Menurut dia, pemberian kursi menteri ini hanya bisa dilakukan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan reshufflekabinet.

Alasan untuk melakukan reshuffleini cukup kuat dengan kasus Bank Century sebab tiga mitra koalisi pendukung pemerintah yaitu Partai Golkar,Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih sikap berbeda dengan Partai Demokrat.

Melalui fraksinya di DPR, ketua partai tersebut memilih opsi C yang menyatakan bailout Bank Century bermasalah. Sementara Partai Demokrat bersama dua mitranya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), memilih opsi A yang menyatakan bailoutBank Century sudah tepat.

Burhanuddin mengatakan, dengan perbedaan sikap fraksi-fraksi dari partai koalisi tersebut, Presiden SBY sangat memungkinkan melakukan reshuffle kabinet. Reshuffle itu dilakukan dengan mengganti menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar, PKS, dan PPP. ”Tetapi, itu tidak mudah juga karena SBY harus mempertimbangkan reward terhadap PAN dan PKB yang telah loyal memilih sikap yang sama dengan Partai Demokrat.

Karena dengan pilihan itu, kedua partai itu mendapatkan kritik tajam dari konstituennya,” katanya. Langkah kedua, menurut Burhanuddin, Presiden SBY diminta berinisiatif menyelesaikan hambatan psikologis emosional dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, kerenggangan antara kedua tokoh tersebut sudah menjadi rahasia umum sejak 2004.

Saat itu Mega yang masih menjabat sebagai Presiden RI merasa ditelikung oleh SBY yang pada waktu itu menjadi Menko Polkam. SBY tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya dan memilih ikut dalam bursa Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 berhadapan dengan Mega.Dengan begitu, SBY melalui Partai Demokrat atau orang dekatnya dinilai perlu meminta maaf kepada Megawati.

”Kalau kedua hal itu tidak dilakukan, sulit rasanya bagi SBY atau Partai Demokrat untuk mengajak PDIP masuk menjadi bagian dari koalisi,”katanya. Sementara itu, Partai Demokrat menyatakan bahwa rencana untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan sudah dijajaki sebelum Pilpres 2009.Namun, hal itu tidak terealisasi. ”Bahkan sebelum pemilu pernah dibuat kerangka kabinet bersama PDIP, tapi di last minutetidak jadi,”ungkap anggota Dewan Pakar Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada Seputar Indonesiatadi malam.

Menurut Sutan, Partai Demokrat sudah mendukung Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas dalam pemilihan Ketua MPR. Namun, hingga kini belum juga terjalin koalisi antara PDIP dan Partai Demokrat. Dia mengungkapkan, partainya selalu terbuka apabila PDIP ingin bergabung. ”Kita sih terbuka saja,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu.

Ditanya soal kemungkinan koalisi mendatang, Sutan menandaskan peluang tersebut sangat terbuka sebab Partai Demokrat memiliki prinsip untuk bersama-sama membangun bangsa yang kuat.Dia mengakui kalau pendekatan secara personal sudah dilakukan. Namun, yang paling menentukan adalah kebijakan partai. Diketahui sebelumnya,wacana koalisi PDIP dan Partai Demokrat kembali mencuat menyusul pernyataan Taufik Kiemas beberapa waktu lalu.

Taufik mengatakan,Partai Demokrat seharusnya merangkul PDIP untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Namun, anggota Fraksi PDIP Maruarar Sirait mengatakan, kalau ingin melihat sikap PDIP,harus mengacu kepada sikap Megawati Soekarnoputri. ”Tidak ada dua bos. PDIP tidak boleh abu-abu,” ujarnya.

Menanggapi rencana pertemuan dua staf khusus Presiden SBY dengan Megawati, Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli menilai ajakan tersebut tidak penting.Dia beralasan,PDIP masih fokus untuk mendorong penyelesaian kasus Bank Century yang kini memasuki ranah hukum. Firman menegaskan,Megawati dan PDIP tidak perlu menanggapi pernyataan atau langkah yang dilakukan staf khusus Presiden SBY.

Firman memberikan alasan, staf khusus SBY itu bukan sosok yang menentukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan politik yang dibuat SBY. ”Kita tidak perlu menanggapi itu.Tidak dalam kapasitas kita menanggapi pernyataan atau langkah mereka (staf khusus SBY). Mereka itu bukan sosok penting yang membuat kebijakan. Jadi, tidak perlu ditanggapi,”tegas Firman.

Terkait langkah yang dilakukan kedua staf khusus SBY, baik Andi Arif maupun Velix Wanggai, yang telah menemui Sekjen DPP PDIP Promono Anung dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga putri Megawati, Firman mengungkapkan itu dalam kapasitas Pramono sebagai Wakil Ketua DPR. Demikian juga dengan langkah Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan yang telah dua kali menemui Ketua MPR Taufik Kiemas selama masa reses.

Firman meluruskan bahwa pertemuan itu dalam kapasitas seorang menteri yang bertemu pimpinan lembaga tinggi negara. ”Soal itu kan sudah dijawab Ibu Mega. Itu tidak ada kaitannya dengan PDIP dan Partai Demokrat. Itu adalah pertemuan antara menteri koperasi dengan Ketua MPR. Tidak ada urusan lain,”tuturnya.

Menurut dia, PDIP saat ini tengah fokus untuk mendorong semua lembaga negara untuk melakukan pengawasan terhadap penyelesaian skandal Bank Century yang kini telah memasuki ranah hukum. Hanya saja, Firman tidak bisa memberikan kepastian apakah sikap PDIP yang menolak untuk diajak bergabung ke pemerintah itu akan tetap sampai Pemilu 2014. Tidak menutup kemungkinan sikap itu berubah dalam Kongres Nasional PDIP yang akan digelar Mei mendatang.

”Ya,kita lihat saja hasil Kongres bagaimana.Kongres kan belum digelar. Yang utama sekarang, kita fokus pada soal Century dulu,”ucapnya. Sebelumnya, Staf khusus Presiden bidang otonomi daerah Velix Wanggai mengatakan akan menemui Megawati.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada Megawati ini merupakan rangkaian silaturahmi sekaligus menjelaskan tentang program pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) kedepan. Velix mengatakan, pertemuan dengan Megawati tersebut tidak terlepas dari pesan Presiden SBY untuk mengajak seluruh tokoh di negeri ini membangun bangsa kedepan secara bersama-sama. (adam prawira/helmi firdaus)