Kendati begitu, pertumbuhan LSM itu tidak dibarengi dengan kinerja produktif mereka. Banyak LSM yang sering mengajukan proposal dan namun tak ada kegiatan. Kepala Seksi Politik Dalam Negeri Kantor Kesejahteraan Bangsa (Kesbang) Pemkot Cimahi Asep Herman mengatakan, tahun lalu LSM yang tercatat di Kota Cimahi ada 45 unit. Namun, kata dia, memasuki 2010, jumlah tersebut meningkat 100% yakni sebanyak 50 LSM, yayasan, dan ormas baru yang muncul. Dengan begitu,pihaknya mencatat saat ini ada 95 LSM di Kota Cimahi.

“Secara tertulis, pengajuan pembuatan LSM tersebut terus mengalir.Namun, dari sisi realisasinya dalam kegiatan mereka tidak pernah kelihatan,” ujar Asep saat diwawancarai wartawan di Gedung Pemkot Cimahi, Jalan Rd Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Jumat (12/3).Asep menyebutkan, LSM yang ada biasanya meminta bantuan keuangan untuk menggelar sebuah kegiatan.

Benar atau tidaknya kegiatan tersebut, lanjut dia, LSM yang ada hingga saat ini masih jarang yang memberikan laporan mengenai kegiatan mereka selama ini. Bahkan, pelaporan keuangan pun jarang sekali dilaporkan. Dari sekitar 45 LSM yang ada,jelas dia, hanya sekitar 10 LSM yang patuh untuk memberikan laporan kegiatan.

Sisanya, sambung dia, sangat jarang bisa dikoordinasikan bahkan terkesan tak acuh,tidak seperti pada saat mereka butuh uang. Disinggung mengenai proses pendirian LSM melalui Kantor Kesbang Kota Cimahi,Asep mengungkapkan, hal itu cukup mudah. Pembentukan LSM tersebut, biasanya hanya cukup meminta persetujuan RT/RW yang ditandatangani lurah serta camat.

“Kemudahan yang ada ini menjadikan LSM yang ada tumbuh subur.Namun, sayang kadang banyak LSM juga yang tidak jelas tindak- tanduknya.Sampai-sampai sebagian orang berpikir, LSM ini hanya asal-asalan saja,”tegas dia. Ditempat terpisah, Kepala Bagian Keuangan Ricard Nikolas mengungkapkan, selama ini LSM yang ada mendapat bantuan sosial (Bansos) dari tingkat provinsi dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar/ tahun.

Untuk pencairan dana LSM ini,rata-rata antara Rp25 juta hingga Rp150 juta/LSM. Dia menjelaskan, pemberian dana ini juga disesuaikan dengan bentuk kegiatan yang mereka rencanakan. Jika memang berskala besar, kata dia, tentu diberikan.Namun,umumnya tidak diberikan seluruhnya seperti tertera dalam proposal kegiatan.

Ditanya soal laporan kegiatan serta keuangan yang telah digunakan, Ricard juga sependapat dengan Asep.Dia menyebutkan,hingga saat ini banyak LSM yang kurang memuaskan dalam membuat laporan kegiatan serta keuangan.Namun, karena menyangkut tanggung jawab penggunaan anggaran, maka kantor bagian keuangan biasanya menagih LSM bersangkutan.

“Seharusnya, maksimal pembuatan laporan itu dilakukan satu bulan setelah kegiatan.Tapi pada umumnya mereka memang telat, bahkan beberapa kali kami kejar. Bila memang ada kasus berat (sampai tidak menyampaikan laporan), LSM tersebut dilaporkan kepada wali kota untuk selanjutnya diproses secara hukum yang berlaku,” pungkas dia. (radi saputro)