Saat ditemui secara terpisah seusai pemeriksaan kesehatan di Gedung Private Care Center RSUD Wahidin Sudirohusodo Makassar,kemarin, para cabup kompak tidak setuju bila tahapan pilkada ditunda hanya karena persoalan anggaran yang belum dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba.

“Tidak ada alasan ditunda. Kalau persoalan anggaran, saya kira sudah jelas payung hukumnya bisa dialokasikan dari dana hibah. Mengenai belum dibahas di DPRD, saya juga sebagai anggota Dewan segera membicarakannya agar tidak berlarut-larut,”tandas Abd Kahar Muslim, cabup usungan PDK, PSI,dan PDP,kepada wartawan kemarin. Cabup Bulukumba lainnya,Zainuddin, juga menginginkan pilkada tepat waktu tanpa ada penundaan.

Sebab,sejumlah tahapan telah mulai berjalan,termasuk pendaftaran di KPU. Hanya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian anggaran ke eksekutif-legislatif untuk mencarikan solusi tepat. Zainuddin,yang tak lain Bupati Pohuwato Gorontalo ini, mengaku tidak ada alasan mendasar menunda pelaksanaan pilkada.

Apalagi, respons masyarakat ke kandidat yang bakal bertarung tidak ada masalah. Termasuk ke dirinya yang diklaim terus mengalir,baik sebelum pendaftaran maupun pascadeklarasi pasangan. Sekadar diketahui,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba untuk ke sekian kalinya mengancam tidak akan melanjutkan tahapan pilkada, jika anggaran yang diusulkan belum disahkan.

Sebab,hingga saat ini pembahasan APBD Pokok 2010 belum ada kejelasan dari eksekutif-legislatif kapan ditetapkan. Terkait anggaran pilkada, Bupati Bulukumba Andi Sukri Sappewali yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2010,mengaku pembahasan anggaran tinggal menunggu persetujuan DPRD.Jauh hari sebelumnya, eksekutif telah menyerahkan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

“Persoalan ada dugaan korupsi di APBD selama ini, itu wewenang kejaksaan dan kepolisian. Saya berharap, kita duduk sama-sama mempresentasikan apa yang menjadi kendala agar APBD Pokok 2010 bisa ditetapkan. Prinsipnya, saya juga tidak sepakat kalau pilkada ditunda,”tuturnya.

Disinggung jika DPRD ngotot menunda pembahasan APBD, bakal cabup usungan Partai Golkar ini mengancam akan memberlakukan kembali APBD 2009.Apalagi, hal tersebut dimungkinkan dilakukan, termasuk mengalokasikan anggaran pilkada sekitar Rp12 miliar. “Kalau sampai bulan ini belum ada kejelasan, saya sebagai bupati akan memberlakukan kembali APBD 2009.

Sebab,biar ada payung hukum mengenai dana hibah bisa dialokasikan ke anggaran pilkada. Kalau tidak ada penetapan dan pembahasan APBD, itu juga tidak bisa dilakukan karena kami tidak tahu berapa yang disahkan,” tandasnya. Ketua KPU Bulukumba Arum Spink menegaskan,pihaknya mendukung apa pun langkah eksekutif dan legislatif untuk mencarikan jalan keluar pembahasan anggaran guna menghindari penundaan pilkada.

Bagi dia, jajaran KPU selalu siap kapan saja. “Bukti keseriusan kami, tahapan sudah berjalan, meski belum ada kejelasan anggaran. Namun, tentu kami tidak mau paksakan dan mengambil risiko, kalau memang tidak ada titik terang dari eksekutif- legislatif,” papar Fifin, sapaan akrab Arum Spink. (arif saleh)