Penggunaan dana yang terkesan ngawurini terbongkar saat hearing di komisi A DPRD Surabaya. Dana sebesar Rp3 miliar dihabiskan dalam bulan Januari 2010. Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Purwito; Bagian Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan) Supar; dan Kabag Protokol Setwan Ninuk Ariati.

Informasi yang berhasil dihimpun, dana Dewan untuk perjalanan dinas di antaranya, kunker, konsultasi, pelatihan atau workshop. Untuk membiayai kegiatankegiatan tersebut selama Januari, telah menghabiskan uang Rp3 miliar. Jumlah dana yang keluar tidak segera dipertanggungjawab-kan sehingga kegiatan Dewan seret.

Bukan hanya seret, banyak kemungkinan kegiatan Dewan terancam macet total karena Pemkot tidak mau mencairkan dana segar. Pencairan dana tambahan terganjal laporan yang juga belum dibuat. Namun, dana sudah habis terlebih dulu tanpa ada kejelasan.Dari Rp3 miliar hanya Rp400 juta yang masuk dalam laporan resmi, sedangkan sisanya sebesar Rp2,6 miliar masih belum diketahui rimbanya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya Purwito mengatakan, Dewan telah diberi dana sebesar Rp3 miliar, tapi dalam kurun waktu Januari saja uang tersebut telah habis. Dari penggunaan uang tersebut, SPj yang disetor baru Rp400 juta. Sisanya sebesar Rp2,6 miliar tidak bisa dicairkan karena SPjnya tidak lengkap.

”Dari laporan yang ada, dana Rp3 miliar sudah habis,”katanya. Purwito menuturkan, saat ini setwan baru akan mengajukan SPj untuk dana senilai Rp700 juta.Dana tersebut akan segera dicairkan jika bukti sudah dilengkapi secara keseluruhan.Namun jika bukti tidak lengkap, pihaknya tidak akan merespons permintaan Dewan.Pasalnya, jika salah sedikit bisa berakibat sangat fatal bagi Pemkot.

Seharusnya,kata Purwito,setelah uang dipakai, SPj segera diserahkan ke bagian keuangan. Ini dilakukan supaya duit bisa diputarkan untuk membiayai kegiatan lain. Dia menegaskan, sebenarnya dana awal sebesar Rp3 miliar yang dihabiskan dalam sebulan merupakan kejadian fantastis. Pada masa-masa lalu tidak pernah terjadi penggunaan dana seperti ini.”Pemberian dana ini sangat besar.

Hanya satu SKPD yang hampir sama, yakni Dinas Pendidikan (Dindik),”ujarnya. Purwito menuturkan, dirinya sangat berharap anggota Dewan membuat laporan secepatnya. Jika tidak dilakukan, anggaran untuk Dewan tidak akan cair. Pasalnya, pertanggungjawaban tidak bisa dilakukan. ”Kami minta segera dilakukan pertanggungjawaban yang jelas,”ucapnya. Bagian Keuangan Setwan Supar mengakui kalau setwan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp3 miliar.

Dia menuturkan kalau dana tersebut telah habis dalam bulan Januari. ”Baru Rp400 juta yang bisa cair.Ini akan mengganggu roda perjalanan Dewan,”katanya. Supar menuturkan,dana telah dipergunakan untuk perjalanan dinas, tetapi laporan pertanggungjawaban seperti tiket dan boarding pesawat, masih nyantol di anggota Dewan. Dengan kondisi ini, akhirnya laporan tidak bisa dilakukan kembali.

”Laporan bersifat kelompok. Kalau tidak, langkah akan kita tolak. Aturannya memang seperti ini,”ujar dia. Kabag Protokol Setwan Ninuk Ariati menambahkan, untuk melaksanakan kunker adalah satu paket, maka SPJ-nya juga wajib satu paket. ”Kalau nyantol satu, lainnya juga nyantol,”katanya.

Sementara itu Ketua komisi A DPRD Surabaya Armudji mengaku kecewa dengan anggaran yang habis dalam sebulan.Apalagi Dewan tidak bisa mencairkan anggaran lagi karena masih ada anggaran yang nyantol. ”Saya heran, anggota Dewan kok tidak berani membuat laporan jelas,”ujar dia. Armudji meminta setwan bersikap tegas. Dia berharap komisi yang ngebon anggaran jangan diberi bon-bonan lagi.

”Setwan harus tegas.Komisi yang tidak membuat Spj jangan diberi lagi. Kita yang dikorbankan,” pungkas Sekretaris DPC PDIP ini. Sementara itu,Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Saiful Aris menyatakan, anggaran sebesar Rp3 miliar tidak pantas dihabiskan anggota Dewan dalam waktu sebulan.

Apalagi kegiatan Dewan tidak ada yang terlihat sama sekali. ”Sangat tidak lazim,”katanya kemarin. Saiful menuturkan,dari catatan yang diperoleh LBH tahun lalu, kinerja Dewan tidak kelihatan. Buktinya, selama lima tahun tidak ada perda murni hasil karya Dewan. Faktanya, dana untuk perjalanan dinas baik kunker,konsultasi,maupun kegiatan lain sangat banyak.

Kejadian itu sepertinya akan diulang kembali oleh Dewan yang baru.Mereka akan menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, hasil dari kunker masih belum kelihatan. Mereka hanya mencari-cari alasan untuk kesenangan pribadi dan mengabaikan kepentingan masyarakat. ”Masyarakat bisa melihat kelakuan anggota Dewan. Dana banyak dan dihabiskan, tapi tidak ada karya,”ujar Saiful. (arief ardliyanto)