Kondisi itu tentunya membawa angin segar dalam proses pengusutan aliran dana marketing fee Bank Jatim.Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan sinyal untuk instruksi pengembalian uang yang sudah diterima pemerintah daerah itu. Dengan adanya tambahan dukungan, syaratterbentuknya Pansus kini tinggal satu dukungan anggota DPRD.KeberadaanPansusjugabisa dibawa di rapat paripurna DPRD Jatim untuk diberikan persetujuan.

Inisiator Pansus marketing fee Bank Jatim Nizar Zahro menuturkan, pihaknya saat ini semakin optimistis adanya Pansus untuk mengetahui lebih dalam masalah aliran dana marketing feeBank Jatim. ”Sebelumnya dukungan pada Pansus memang kecil. Untungnya semua itu berubah dan ada tambahan dukungan,”ujar Nizar kemarin.

Politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) Jatim itu melanjutkan, semua bukti-bukti baru aliran marketing fee Bank Jatim termasuk dana lobi-lobi yang dikemas melalui permainan golf sudah dikantongi. Pihaknya tidak mau perencanaan yang panjang gagal dilakukan. Karena itu, keberadaan Pansus memiliki fungsi penting untuk mencari tahu aliran fee Bank Jatim ke tiap daerah.

Pihaknya juga berharap pimpinan Dewan tidak segera menolak keberadaan Pansus. Kalaupun menolak, bisa disampaikan dalam paripurna. ”Jadi jangan saat pembentukan seperti ini,”ucapnya. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan terus mendesak DPRD Jatim dalam pembentukan Pansus.Mereka tidak mau dugaan korupsi terjadi di Jatim, termasuk dalam proses kepatuhan pada undang-undang.

Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (Korcab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim Mukafi Makki menuturkan, pihaknya akan menemui pimpinan DPRD Jatim untuk melakukan audiensi terkait penolakan adanya Pansus.”Saat ini kebutuhan Pansus sangat efektif untuk penelusuran aliran dana.

Pansus Century bisa dijadikan contoh keberhasilan dalam membongkar kebobrokan pemerintah,”ungkapnya. PMII sendiri, lanjut Mukafi, setuju kalau Pansus segera dibentuk. ”Jangan sampai kecurangan yang dikemas dalam marketing fee tidak terkontrol.Biarkan hukum yang berbicara dan masyarakat melihat penegakan kebenaran,”pungkasnya. (aan haryono)