”Masalah ini akan dibicarakan antara dua belah pihak. Berdasarkan kontrak memang tahun 2013 itu sudah berakhir. Namun, bagaimana ke depannya kami masih melihat perkembangan dan itu masih akan dibicarakan,”ujar Konsulat Jenderal Jepang di Medan Minoru Shirota kepada Seputar Indonesia di Medan kemarin.

Sejauh ini, Minoru mengakui kalau pihaknya belum bisa melakukan prediksi apapun terkait kelanjutan dari kontrak PT Inalum yang 60% sahamnya masih dikuasai oleh perusahaan Jepang (Nippon Asahan Alumunium). Namun, Minoru berharap keputusan dari hasil pembicaraan pada kedua belah pihak dapat memberikan hasil yang saling menguntungkan (win-win solution).“

Mudah-mudahan pembicaraan ini nantinya akan berjalan dengan baik. Tentunya, harus memuaskan untuk kedua belah pihak,”paparnya. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin sebelumnya sangat berharap setelah kontraknya berakhir Inalum dapat diserahkan kepada Pemprov Sumut.” Tentu ada rasa kebanggaan tersendiri,jika bangsa sendiri mengelola. Ada tambahan PAD (pendapatan asli daerah) ke pemerintah setelah 27 tahun dikelola PT Inalum,”ujarnya.

Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi Sumut akan terus berjuang, agar PT Inalum pengelolaannya diserahkan ke Pemprov Sumut setelah berakhir 2013 mendatang. Apalagi katanya,pemprov memiliki perusahaan daerah yang diyakininya mampu mengelola Inalum tersebut. ”Kami akan minta.

Sebab, ini harapan dan kebanggaan. Kami mintanya bukan dengan berantak-berontak, tapi kami lakukan dengan cara dan ketentuan hukum dan ekonomi. Kami akan patuhi semua,”tandasnya. Sekretaris Daerah Pemprov Sumut RE Nainggolan mengatakan, pemerintah Sumut akan berupaya mengambil alih Inalum.

Persoalannya, kata dia, jika bisa diambil alih,Sumut bisa mendapatkan tambahan pasokan listrik karena Inalum memiliki pembangkit listrik berkapasitas 603 MW. “Pasokan ini tentunya bisa kami salurkan sehingga bisa mengatasi krisis listrik,”paparnya. (CR-01)