Koordinator Kajian dan Peningkatan Persatuan Sada Ahmo (Pesada) Dina Lumbantobing mengatakan, politik identitas seharusnya digunakan untuk mempersatukan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Bukan sebaliknya, mempertajam perbedaan yang berujung pada ketidak adilan gender.

“Ini akan merugikan kaum perempuan yang terjun ke dunia politik,”terang Dina dalam Diskusi Publik Perempuan dan Politik Identitas dalam Pilkada Sumut yang diselenggara kan Aliansi Sumut Bersatu (ASB) di Inna Darma Deli, Medan,Jalan Balai Kota,kemarin.

Dina memaparkan dalam pandangan politik seperti itu, setiap politisi yang akan berkampanye tentu akan berkunjung ke rumahrumah, gereja atau tempat ibadah, arisan marga, tokoh masyarakat atau tokoh adat. Dari semua target kampanye tersebut, umumnya penentu keputusan atau kebijakan didominasi atau bahkan hanya diisi oleh lakilaki.

Karena tidak pernah ada tokoh adat dan masyarakat dari kalangan perempuan.Begitu juga dengan tokoh agama.Sehingga keputusan politik terkadang sering tidak menguntungkan bagi kaum perempuan. Karena itu perlu ada kerja keras dan kebersamaan dalam memberikan pendidikan politik dan pemahaman mengenai politik identitas. Ini untuk memperjuangkan calon perempuan unggul di ajang pilkada.“

Khususnya untuk pasangan Sofyan Tan-Nelly Armayanti yang dalam politik identitas bukan calon kuat.Karena latar belakang sebagai etnis Tionghoa dan Minang bukan yang dominan di Medan,” kata Dina. Senada, aktivis feminisme dari Surabaya, Soe Tjen Marching mengakui kondisi itu.Perempuan selama ini terbiasa disisihkan dalam politik. Puluhan tahun masa orde baru organisasi perempuan telah dikebiri melalui konsep dharma wanita.

Peran perempuan dibatasi dengan panca darma sebagai pendamping setia suami, ibu generasi penerus, pengatur rumah tangga, pekerjapenambahpenghasilandan anggota masyarakat yang berguna. “Dikonsepsikan bahwa perempuan ideal itu adalah lemah lembut,tidak agresif,tidak aktif dalam politik dan karir, serta mempersalahkan perempuan bila rumah tangga berantakan,” ujar dosen di London University, Inggris itu.

Untuk itu,lanjut Soe Tjen,perlu langkah yang strategis untuk mengubah norma yang telah melekat puluhan tahun tersebut. Karena itu pula digagas kuota keterlibatan perempuan dalam kancah politik sebesar 30%. Keberhasilan kuota perempuan dalam politik ditunjukkan diNegara Rwanda. Setelah perempuan aktif dalam dunia politik,penegakan hukum mengenai pemerkosaan dan pelecehan seksual menjadi perhatian serius.Anggota legislatif perempuan lah yang gencar mengkampanyekannya.“

Dari sini terbukti ternyata kuantitas mampu mendongkrak kualitas,”ujar Soe Tjen. Calon Wakil wali Kota Medan Nelly Armayanti mengakui akan ketimpangan gender yang terjadi di dunia politik. Karena itu sudah menjadi programnya jika terpilih untuk memberikan keadilan gender bagi PNS perempuan dalam kabinetnya.

“Saya merasa miris ketika sangat sedikit pejabat eselon II yang dijabat perempuan. Padahal banyak PNS perempuan yang berkualitas,”kat Nelly. Umumnya PNS perempuan dikalahkan dengan sistem upeti bagi yangingin naik pangkat atau mendapatkan kedudukan.Hal itu akan menjadi perhatiannya untuk membersihkan birokrasi dari ketidak adilan gender. (m rinaldi khair)