Kali ini mereka mendekati pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai,kemarin. Dari kunjungan tersebut terungkap kalau masalah pelaku UKM selalu kesulitan memperoleh modal untuk pengembangan usaha. Basri yang mengaku sudah 20 tahun memiliki usaha pembuatan sepatu terpaksa harus mengurangi karyawannya dari 12 menjadi lima orang.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi biaya produksi.Mengingat modal yang dimiliki semakin menipis dan sulit untuk dikembangkan. “Awalnya saya punya 12 karyawan untuk pembuatan sepatu.Tapi kini sedang krisis terpaksa dikurangai hanya tinggal lima orang,” kata Basri warga Jalan Rawa Cangkuk, Gang Baru,Tegal Sari Mandala III itu. Dengan berkurangnya karyawan otomatis produktifitas berkurang pula.Sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan toko.

Jadi modal sering tak berkembang mengingat perputaran barang semakin kecil. Dikatakannya kalau usaha yang digelutinya tidak pernah kesulitan dalam membangun jaringan untuk berjualan.Hanya saja selalu terbentur dengan modal ketika banyak jaringan usaha yang meminta pesanan sepatu. Pengrajin mukena Tinarni juga mengalami nasib serupa.

Dari 12 karyawan yang dimilikinya saat ini hanya meninggalkan dua orang saja.Sebab selama dua tahun belakangan dirinya tak mampu lagi membayar gaji karyawan. Mengingat hasil penjualannya tidak banyak berkembang. Jika memiliki modal yang cukup kemungkina hal itu tidak akan sulit.

Sebab dirinya dapat terus melakukan produksi mukena untuk didistribusikan ke beberapa toko dan penjual yang selama ini bersedia menampung.Pemesanan juga tidak hanya ada di Medan, tapi sudah sampai Aceh. Sementara Sofyan Tan mengaku pelaku UKM saat ini sedang menghadapi kesulitan modal.

Hal itu terjadi karena umumnya UKM kesulitan mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Kalau saja izin usaha didapat dengan mudah, tentu modal dapat dipinjam melalui bank dengan bunga rendah.“Pelaku UKM saat ini terbentur dengan izin usaha. Sehingga sulit mendapatkan modal,” ujar Sofyan Tan. Kemudahan perizinan sektor UKM akan mnejadi prioritas programnya.

Bahkan dalam pemerintahannya jika terpilih, perizinan akan dibuat mobile agar aktif mendatangi pelaku UKM. Jadi tidak perlu antri atau mengurus izin yang berbelit-belit. Kalau saja legalitas sudah diperoleh, maka pemerintah akan menjadi mediator pelaku UKM untuk mendapatkan modal dengan penyandang dana seperti bank.

Jika perlu bank akan dibangun di beberapa titik yang masyarakatnya bekerja di sektor UKM. Suasana sosialisasi ke pelaku UKM tampak sangat mencair. Sebab sebagian besar warga adalah etnis Minang. Sehingga mudah bagi Nelly Armayanti yang merupakan suku Minang asli. (m rinaldi khair)