Direktur Jenderal Bea Cukai Thomas Sugijata mengatakan, sektor penerimaan yang pasti akan tergerus adalah dari bea masuk.Selain penetapan tarif bea masuk 0% antarnegara ASEAN,pemerintah juga memberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). “Kalau dalam satu bulan ini belum kelihatan dampaknya.

Kita lihat lagi nanti 3-4 bulan ke depan,” kata Thomas di Jakarta kemarin. Data Direktorat Jenderal Bea Cukai menunjukkan per 10 Februari 2010 penerimaan negara dari bea masuk baru mencapai Rp1,69 triliun. Sementara target dalam APBN 2010 mencapai Rp16,56 triliun.

Thomas mengaku, untuk mengontrol penerimaan bea masuk dari arus barang yang masuk, pihaknya meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal. Sementara realisasi penerimaan dari bea keluar per10 Februari baru Rp231,55 juta atau 3,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7,63 triliun.

Mengenai pencapaian itu, Thomas menyatakan, ini lantaran harga patokan ekspor yang ditetapkan Kementerian Perdagangan untuk sejumlah komoditas di atas harga internasional. “Ini memang terkait harga patokan ekspor yang bukan menjadi kewenangan kami,”sambungnya.

Adapun penerimaan negara dari cukai,kata dia,per 10 Februari 2010 telah mencapai 14,46% atau senilai Rp8,28 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp57,28 triliun. Penerimaan negara dari bea cukai dalam dua bulan pertama tahun ini secara umum masih berjalan baik. Sementara itu, pengamat ekonomi-politik internasional Universitas Indonesia Syamsul Hadi mengatakan, penurunan penerimaan bea masuk merupakan dampak dari perdagangan bebas.

Untuk itu, pemerintah tidak usah kaget. “Salah satu konsekuensi dari FTA dengan negara mana pun itu adalah terkoreksinya bea cukai karena perdagangan bebas itu sendiri,”kata dia. Dia mengatakan, untuk mencegah dampak perdagangan bebas, pemerintah seharusnya berhati- hati dalam menerapkan FTA. Kalangan akademisi sejak 2003 telah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menghadapi perdagangan bebas.

Namun, itu tidak digubris pemerintah karena ingin mengikuti tren yang terjadi di dunia internasional. “Yang harus dilakukan pemerintah seharusnya mencari sektor lain untuk menambah pemasukan APBN karena itu yang dilakukan negara-negara lain, gali lubang tutup lubanglah,”ungkapnya.

Selama pemerintah masih memberlakukan perdagangan bebas, tidak ada alternatif yang bisa dilakukan pemerintah selain menelan dampak dari FTA.“Selama ini perdagangan kita terlalu terbuka, ditambah dengan perdagangan bebas akan mengakibatkan lapangan kerja semakin sulit dan pengangguran akan semakin banyak,”kata Syamsul. (bernadette lilia nova)