|
||||||||||||||||||
| Program Transportasi Lambat |
|
|
| Wednesday, 27 January 2010 | |
|
JAKARTA (SI) – Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui adanya
keterlambatan dalam menangani masalah transportasi massal di Ibu
Kota.Namun, keterlambatan tersebut di luar kontrol Pemprov DKI. “Kami
sudah rencanakan.
Memang ada keterlambatan-keterlambatan yang berada di luar kontrol kita,” papar Fauzi kepada wartawan di Balai Kota kemarin. Dalam kesempatan itu, Fauzi juga membantah tudingan bahwa Pemprov DKI tak konsisten. Menurut dia, pihaknya sudah memiliki rencana detail.Nah, dalam pelaksanaannya tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui. “Kami laksanakan sesuai tahapan. Jadi,bukan berarti tidak menyelesaikan sesuai tahapan,”paparnya. Sebelumnya,Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtiyas menuding Pemprov DKI tidak konsisten dalam menerapkan rencana pengembangan transportasi makro. Buktinya, saat realisasi 15 koridor busway belum tuntas, pemprov sudah mencanangkan mass rapid transit (MRT). Selain itu, monorel yang sudah dikerjakan beberapa tahun lalu juga belum jelas kapan penyelesaiannya. Seharusnya, kata Darmaningtiyas, Pemprov DKI fokus menyelesaikan satu per satu moda transportasi massal. Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Fauzi. Pihaknya mengaku tetap konsisten mengembangkan transportasi massal. Bahkan, 15 koridor busway yang sudah direncanakan tetap diselesaikan. “Kami tidak pernah mundur, karena memang tahu kondisi transportasi di Jakarta, termasuk jumlah penumpang,”tandasnya. Fauzi berkomitmen akan membereskan terlebih dulu pekerjaan masa lalu, baru bergerak untuk membuat program baru. Dengan demikian, program yang direncanakan bisa berjalan mulus. “Saya tidak bisa terus progressing dengan beban masa lalu. Lebih baik beresin dulu sehingga ke depan lebih mudah bergerak.Logika saya begitu,” ujar Fauzi tanpa merinci pernyataannya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana berharap penataan transportasi massal bertujuan untuk mengatasi kemacetan. Karena itu, keberadaan transportasi massal disesuaikan dengan kebutuhan.“Konsep transportasi massal harus terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat,” papar Lulung kepada Seputar Indonesia kemarin. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Jakarta Pusat ini menambahkan,volume kendaraan di Ibu Kota sudah overload.Karena itu, upaya pengalihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum harus terus digalakkan.“Tentunya kendaraan umum yang nyaman sehingga masyarakat tertarik, misalnya pelayanannya ditingkatkan,” ujarnya. Lulung tak mempersoalkan rencana Pemprov DKI yang sudah mulai menggarap MRT, meskipun koridor busway belum sepenuhnya tuntas. Menurut dia, pengadaan busway tetap dilakukan sambil mempersiapkan MRT. “MRT itu kebutuhan, busway juga begitu. Karena itu, tahun 2010 ini kami alokasikan anggaran untuk pengadaan armada busway Koridor IX dan X,”paparnya. Dalam kesempatan itu, Lulung berharap kesadaran pengemudi transportasi umum agar tidak berhenti sembarangan yang bisa menjadi penyebab kemacetan. Begitu pun dengan penumpang diharapkan naik ataupun turun di haltehalte yang tersedia.“Saya kira kalau masyarakat tertib,kemacetan bisa sedikit terurai,”tandas Lulung. Sebelumnya, pengamat transportasi dari Universitas Trisakti Fransiskus Trisbiantara berpendapat, setidaknya empat alternatif pilihan dalam pemecahan masalahan transportasi. Yakni, penyediaan angkutan umum yang murah dan nyaman, desentralisasi strategi, peralihan dari angkutan pribadi menuju angkutan massal,dan pembatasan lalu lintas.Khusus untuk desentralisasi strategi, pemecahan konsentrasi kegiatan dari pusat kota ke wilayah pinggiran merupakan upaya pemerataan. Terkait transpotasi massal, pihaknya berpendapat,penyelenggaraan MRT merupakan sesuatu yang harus dilakukan di kota besar seperti Jakarta.Menurut dia,MRT harus sudah terealisasi pada tahun 2016. Kendala yang umumnya dihadapi dalam penyelenggaraan MRT adalah tidak adanya budaya planning, biaya yang mahal. “Karena itu perlu konsistensi antar pemangku kepentingan terkait,” pungkasnya. (ahmad baidowi) |