Sekarang ini rencana kerja 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBYBoediono) bahkan tidak kita ketahui perkembangannya lantaran perhatian, energi, dan pikiran nasional lebih terfokus pada penyelesaian dua masalah besar dalam pengelolaan negara yang masuk ke ranah politik,yaitu masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)- KPK-Polri dan Bank Century. Kedua persoalan itu mendominasi pemberitaan media massa dan sulit sekali dibedakan antara mitos dan fakta objektif.

Ke depan, pemerintah sebagai pilar utama administrasi negara (state) perlu mengambil hikmah dari pengalaman ini untuk lebih transparan dan akuntabel dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga di kemudian hari terhindar dari dugaan dan rumor politik.Tentunya persoalan politik, dalam derajat tertentu, akan berdampak pada penciptaan dan pengelolaan stabilitas ekonomi. Sebuah kondisi yang mutlak dibutuhkan untuk mengejar target-target pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Di era demokrasi,konflik politik tak terhindarkan dan akan terjadi secara permanen.

Politisi dan partai politik saling kritik dan berdebat tentang berbagai isu dan kebijakan nasional. Dalam situasi seperti ini, stabilitas hanya akan terjadi kalau unsur-unsur berikut terpenuhi. Pertama, terdapat aturan main (rule of game) yang jelas dalam politik. Kedua,aktor politik memiliki kedewasaan yang cukup tinggi untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu dan kelompok.Ketiga,masyarakat yang mampu memahami realitas politik.Keempat, media dan civil-society berkembang secara mandiri dan bertanggung jawab.

Kelima, penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Destabilitas politik yang diakibatkan salah satu unsur tidak terpenuhi akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi. Investor enggan menanamkan modal akibat risiko bisnis yang tinggi karena tidak adanya kepastian hukum. Logika ini juga berlaku bagi Indonesia. Dalam jangka panjang, Indonesia sama sekali tidak diuntungkan apabila kasus Bank Century tak terselesaikan.Apalagi di tengah-tengah persaingan antarnegara demi memperebutkan aliran investasi asing yang dibutuhkan untuk mengejar target ekonomi yang telah ditetapkan pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Jika kita melihat urgensi mitigasi persoalan politik dalam stabilitas ekonomi, kita dapat fokus memperhatikan bagaimana mitigasi ini diperlukan dalam spektrum rentang waktu lamanya investasi. Bagaimana persoalan politik akan memengaruhi persepsi tingkat keyakinan investor terhadap iklim usaha yang kondusif.Dalam sektor keuangan (finansial) dampak dari kegaduhan politik dengan mudah terlihat melalui fenomena capital-outflow.Adapun bagi sektor riil, dampak dalam jangka pendek tidaklah sesensitif sektor keuangan.

Kendati demikian, dampak terhadap sektor riil penting diperhatikan lantaran sektor ini mampu menjelaskan secara baik penyerapan angkatan kerja, kemiskinan, pembangunan ekonomi daerah, dan kesejahteraan riil masyarakat. Di Indonesia, permasalahan pengangguran dan kemiskinan menjadi target pemerintahan SBY-Boediono. Penyelesaian dua persoalan ini hanya akan terwujud apabila Indonesia memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang ditunjang oleh sistem hukum yang baik. Ketiga hal ini memberikan rasa aman dan kepastian hasil bagi investor untuk menggerakkan roda perekonomian.

Ekonomi biaya tinggi (high-cost-economy) perlu dipangkas melalui transparansi dan akuntabilitas sistem birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Keterkaitan dunia politik dan ekonomi terlihat dari sikap masyarakat Indonesia yang begitu concern terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap persoalan dapat dengan mudah menjadi persoalan politik. Penting dalam hal ini untuk memitigasi dan melokalisasi hiruk-pikuk politik agar tidak berdampak besar terhadap sistem perekonomian nasional. Bagaimanapun, kita semua perlu mengedepankan kepentingan nasional untuk menciptakan kesejahteraan melalui perimbangan akses ke sektorsektor ekonomi nasional.

Hari ini, 9 Desember, mengingatkan kembali bangsa dan negara terhadap komitmen reformasi untuk perang terhadap praktikpraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tidak ada bangsa yang dapat maju dan berdaya saing apabila memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Saat ini sistem ekonomi nasional masih dibebani biayabiaya yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Karena itu, harus ada komitmen nasional menjadikan hari ini sebagai gerakan nasional memberantas KKN. Namun, kiranya perlu juga diperhatikan bahwa dinamika politik yang telah, sedang, dan akan terjadi bisa mengganggu pencapaian target pembangunan nasional.

Elite politik dan para birokrat, sekali lagi, diuji kedewasaannya untuk melihat persoalan dalam kaca mata objektif. Dengan demikian, setiap gejolak dan konflik politik dengan cepat dapat diselesaikan dan kita semua bisa kembali fokus dan konsentrasi untuk mengatasi ketertinggalan di sektor ekonomi dari negara lain.

Jangan sampai pada 2010 Indonesia masih sibuk dalam penyelesaian konflik politik, sedangkan negara lain seperti China, India, Singapura, Malaysia mampu memanfaatkan momentum p

FIRMANZAH, PHD
Dekan Fakultas Ekonomi UI