Dalam masa-masa pemerintahan periode revolusi (1945–1949) sudah deperdengarkan keluhan mengenai korupsi dan langkah-langkah pemberantasannya. Pada periode masa liberal (1950–1959), sejumlah pejabat dan bukan pejabat dihadapkan ke pengadilan atas dakwaan korupsi. Di masa Orde Lama, ada menteri yang dihadapkan ke pengadilan dan dihukum karena kasus korupsi. Pada masa itu, kita pernah mengenal Panitia Retuling Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin Jenderal (Purn) AH Nasution.Kemudian ada Panitia Empat yang dipimpin Bung Hatta. Salah satu tekad di awal kebangkitan Orde Baru adalah memberantas korupsi.

Namun,pemberantasan korupsi terkesan tidak sungguh-sungguh sehingga praktik korupsi tetap merajalela. Upaya pemberantasan korupsi baru terasa gaungnya di masa Reformasi.Tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin sendiri pemberantasan korupsi membuahkan hasil signifikan.Kerja Tim Penuntasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang dibentuk di masa pemerintahan SBY berhasil menjebloskan sejumlah pejabat daerah dan pejabat tinggi negara, termasuk mantan menteri ke penjara.

Optimisme masyarakat semakin memuncak melihat hasil kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai kasus korupsi yang melibatkan para pejabat daerah,anggota DPR,pejabat negara maupun pimpinan bank yang ditangani KPK selalu berakhir dengan hukuman penjara. Sejauh ini, tidak ada keraguan terhadap konsistensi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Ketika ada upaya mengobok-obok KPK beberapa waktu lalu,masyarakat langsung bereaksi.Perlawanan terjadi di mana-mana yang intinya menolak pengebirian KPK. Idealnya, keberhasilan pemberantasan korupsi yang telah diraih selama ini menjadikan pemerintahan SBY semakin percaya diri.

Dukungan moril maupun dana perlu tetap diberikan untuk menyokong kerja lembaga-lembaga antikorupsi. Namun, kita justru terkejut ketika Presiden SBY bersikap reaktif menanggapi rencana aksi demonstrasi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember hari ini. Kesannya, Presiden SBY gelisah ketika mengetahui berbagai tokoh dan komponen bangsa turun ke jalan bersamaan dengan Hari Antikorupsi. Sikap reaktif Presiden SBY ini memang cukup membingungkan sehingga pernyataannya menuai kritik.

Sejatinya, Hari Antikorupsi mesti disikapi biasa-biasa saja.Kalaupun banyak tokoh politik dan tokoh masyarakat yang turun ke jalan, hal itu ditanggapi sebagai ekspresi dukungan atas pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan selama ini. Namun,kita juga tak bisa menafikan kemungkinan adanya motif lain di balik keikutsertaan tokoh-tokoh politik dan tokoh masyarakat dalam aksi kali ini. Selama ini, mereka yang memosisikan diri sebagai tokoh masyarakat itu ke mana saja? Mengapa baru tahun ini turun ke jalan menggemakan dukungan antikorupsi?

Kemunculan yang tiba-tiba tersebut membuat kita menjadi percaya dengan tudingan SBY bahwa ada motif politik yang coba menyusup dalam aksi di Hari Antikorupsi.Apalagi mayoritas tokoh yang berencana turun ke jalan kali ini adalah orang-orang yang pada pemilihan presiden (pilpres) lalu berseberangan dengan SBY lantaran dikenal sebagai pendukung calon presiden Jusuf Kalla maupun Megawati Soekarnoputri. Sesungguhnya kita gembira jika Hari Antikorupsi diperingati secara meriah oleh berbagai komponen bangsa. Gerakan turun ke jalan menentang aksi korupsi cepat atau lambat akan mendorong lembagalembaga antikorupsi dan masyarakat untuk terus memerangi praktik korupsi di Indonesia.

Hanya, kita menjadi pesimistis jika ajang Hari Antikorupsi justru ditunggangi kepentingan politik untuk menggoyang pemerintahan yang berkuasa saat ini. Bagaimanapun situasi politik yang runyam dan berkepanjangan tidak menguntungkan rakyat karena program-program pemerintah menjadi terhambat. Padahal puluhan juta masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang hidup dalam jeratan kemiskinan.(*)