Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemeneg PAN Gatot Sugiharto mengatakan, efektivitas reformasi birokrasi tersebut terbukti dari berbagai pembenahan yang dilakukan institusi dan lembaga pemerintahan. Salah satunya adalah minimnya tingkat kebocoran dana institusi dan lembaga pemerintahan.

”Seperti di Depkeu, di Dirjen Bea dan Cukai sudah mendapatkan hasil yang cukup signifikan dalam menekan kebocoran,” ungkap Gatot di Jakarta kemarin. Selain itu, keberhasilan reformasi birokrasi juga terlihat dari kemajuan di pemerintah daerah. Dari data yang diterima Kemeneg PAN, ujar dia, selama 2004 baru ada enam daerah yang mendapatkan gelar best practices atau unggulan.

Namun, jumlah ini meningkat pada 2005 menjadi 29 daerah dan dilanjutkan pada 2006 menjadi 75, pada 2008 ada 100 daerah, dan terakhir pertengahan 2009 sudah ada 135 kabupaten/kota yang mendapatkan gelar tersebut. Lebih lanjut Gatot mengungkapkan, tahap pertama reformasi birokrasi akan berakhir pada 2011.

Kemudian,akan dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni implementasi peraturan perundangan yang berakhir pada 2015. Dalam tahap kedua ini, institusi dan lembaga pemerintahan akan diminta melakukan pembenahan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM. Setelah itu, menurut dia, ada program tahap ketiga, yaitu untuk tahun 2016 hingga 2020 yang berorientasi pada pemantapan pembenahan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM.

Terakhir adalah pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM yang dilaksanakan mulai 2021 hingga 2025. Dengan program-program ini, menurut Gatot, diharapkan institusi pemerintah mampu melaksanakan pengembangan dan pembenahan dari dalam hingga diakui di dunia internasional.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Julian Aldrin Pasha mempertanyakan klaim keberhasilan reformasi birokrasi tersebut. Sebab, menurut dia, pada praktiknya masih banyak pelayanan yang belum maksimal. ”Saya pertanyakan dari mana datanya karena sekarang kita masih melihat banyak kekurangan,” paparnya.

Julian mengatakan, dalam reformasi birokrasi yang harus ditekankan adalah persoalan SDM. Sebab, reformasi tidak akan berhasil jika SDM yang ada tidak diperbaiki. Karena itu, dia berharap pemerintah mampu meningkatkan SDM di lingkungan institusinya. ”Setelah mengaku berhasil, sekarang yang paling penting adalah melakukan pengawasan sehingga tidak ada lagi kebocoran,” ujarnya. (helmi syarif)