Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (CETRO) Hadar Nafis Gumay mengingatkan KPU dan pemerintah atas masalah DPT itu. “KPU dan pemerintah harus peduli dan merespons nyata terhadap kepedulian dan protes tentang permasalahan DPT,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Sejauh ini,Hadar menilai tanggapan yang diberikan KPU serta pemerintah tidak optimal. Dia khawatir minimnya tanggapan akan memicu gelombang protes besar seusai pilpres yang bisa mendelegitimasi hasil pemilu. “Kritik-kritik dan masukan sudah sedemikian banyak, tapi responsnya tidak optimal.Kalau begini pascahariHakanterjadigelombang yang dapat mendelegitimasi hasil pemilu dan dikhawatirkan mengarah pada kekerasan,”ujarnya.

Menurutnya ada dua masalah besar yang terdapat dalam DPT. Pertama, banyaknya pemilih yang sebenarnya tidak berhak dalam DPT.Yang kedua,masih banyaknya warga negara yang belum masuk DPT. Hadar kembali menyatakan respons yang paling rasional yang bisa dilakukan pemerintah dan KPU, yaitu dengan memperbolehkan pemakaian kartu tanda penduduk (KTP) pada saat pemilihan.

“Tidak ada waktu untuk memperbaiki,sulit karena problemnya begitu rumit,”ujarnya. Pemerintah,kata Hadar, harus segera mengeluarkan perppu agar pemakaian kartu identitas dapat diakomodasi.Solusi lain, pemerintah dapat mendukung KPU untuk membuat peraturan KPU untuk mengakomodasi pemakaian kartu identitas. Kekhawatiran tidak mencukupinya surat suara jika pemakaian KTP diakomodasi menurutnya tidak beralasan.

Logistik berupa surat suara,kata Hadar,dapat dipastikan lebih besar daripada jumlah pemilih mengingat tidak akuratnya DPT .“Tidak perlu takut dengan logistik yang tidak cukup. Saya yakin logistiknya berlebih,”tandasnya. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyangsikan kesiapan KPU menyelenggarakan pilpres 8 Juli.

Dia menilai KPU tidak belajar dari pengalaman pada pemilu legislatif lalu sehingga persoalan pada pilpres ini masih sama dengan pemilu legislatif. Menurutnya hingga saat ini masih banyak terjadi kekurangan dan persoalan mendasar terkait persiapan pilpres,yakni soal DPT,logistik, dan proses pungut hitung suara.

Sementara untuk pengadaan logistik, Jeirry menyatakan pihaknya melihat masih banyak daerah yang hingga H-4 belum menerima surat suara dan kelengkapannya. Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan rata-rata DPT di beberapa daerah sudah lebih baik daripada pemilu legislatif lalu. Pasalnya, untuk pilpres ini, data yang digunakan adalah DPT pemilu legislatif lalu yang diubah menjadi daftar pemilih sementara (DPS),kemudian dijadikan DPT.

“Kita juga sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut melakukan verifikasi. Jika memang ada yang belum terdaftar diberi kesempatan untuk memperbaiki,”tegasnya. Terkait DPT fiktif seperti yang diduga terjadi di Jawa Timur, Endang mengaku sudah melakukan klarifikasi. Pihaknya dan pemerintah sudah melakukan pengecekan.

Bahkan jika di lapangan nantinya masih ada nama yang sama, NIK yang sama dan pemilih yang tidak memenuhi syarat, PPS bisa langsung melakukan pencoretan nama tersebut dalam DPT. “Silakan dicoret karena KPPSlah yang mengetahui warganya. Namun tentu di sampingnya diberi keterangan warga tersebut dicoret karena apa? Misalnya pindah, tidak cukup umur, atau dobel, silakan dicoret.Jadi tidak ada yang namanya DPT fiktif,”ujarnya.

Atas problem DPT ini, Jumat (3/7),Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan tiga instruksi presiden (inpres) yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Presiden meminta seluruh pimpinan pemerintah daerah agar membantu KPU dan KPUD membereskan DPT untuk menghindari permasalahan seperti pada pemilu legislatif.

Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati,wali kota, dan semua pejabat di seluruh daerah jajaran pemerintahan, sesuai dengan aturan undangundang dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan sebelumnya.

Mencemaskan

Tim sukses pasangan caprescawapres Megawati Soekarnoputri- Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto mengaku cemas dengan masalah DPT yang tidak mendapat respons semestinya dari KPU maupun pemerintah. Mereka juga mendesak KPU untuk segera memperbaiki dan mengumumkan DPT ke seluruh peserta pilpres.

DPT juga harus bisa diakses oleh peserta pilpres. “Demi pertaruhan Indonesia di mata warganya dan di mata internasional, sebaiknya pilpres ditunda jika DPT tidak diperbaiki,” kata Koordinator Pencitraan Tim Kampanye JK-Wiranto, Indra J Piliang, kepada harian Seputar Indonesia (SI) kemarin.

Untuk itu, Indra menyatakan agar KPU dalam waktu yang masih tersisa ini bisa secepatnya memperbaiki DPT.Sebab,masalah ini sangat krusial karena menyangkut hak asasi manusia dalam menggunakan hak pilihnya.Apabila masalah DPT ini tidak selesai, siapa pun yang terpilih, baik Mega, SBY atau JK, akan menghadapi masalah delegitimasi.“

Jadi masalah DPT adalah masalah semua kontestan,”ungkapnya. Hal sama juga diungkapkan Koordinator TI Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Arif Wibowo. Dia menyatakan,jika tuntutan perbaikan DPT tidak diindahkan, desakan penundaan pilpres akan menguat.“Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami selaku Tikamnas Mega-Prabowo dengan ini mendesak kepada KPU untuk menunda pelaksanaan pilpres sampai masalah kisruh DPT terselesaikan,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, DPT merupakan dokumen publik yang boleh diakses oleh siapa pun. Untuk itu, pihaknya juga meminta agar DPT diumumkan serta diserahkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada seluruh peserta pilpres. Menurut Arif, hingga kini pihaknya belum menerima daftar salinan DPT.

Padahal, jika DPT bisa dipublikasikan secepatnya dan bisa melibatkan ketua RT di tiap wilayah KPU kabupaten/kota dalam pengecekan warga yang tidak terdaftar dalam DPT, partisipasi warga juga semakin terjamin tidak seperti saat pemilu legislatif.

Jadi Kambing Hitam

Tim Kampanye Nasional SBYBoediono, Ramadhan Pohan,menduga ada kesengajaan persoalan DPT dijadikan sebagai kambing hitam dalam Pilpres 2009. ”Alasannya, seolah-olah persoalan DPT hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Ini kan tidak fair namanya. Jadi, ada dugaan bahwa DPT sengaja mau dijadikan kambing hitam,”tegasnya.

Menurut dia,jika memang ada persoalan dengan DPT, lebih baik sampaikan saja kepada KPU sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.”Tapi juga harus fair dong, kalau kalah jangan salahkan DPT lagi,”ungkapnya. Menyinggung soal wacana pemilu ulang, Ramadhan meminta sebaiknya tidak dilakukan karena akan mempermalukan diri sendiri.

”Sebaiknya jangan, masa sebagai bangsatakbisamelaksanakanpesta demokrasi. Itu akan mempermalukan kita di mata dunia internasional dan rakyat sendiri,”tandasnya. Adapun cawapres Prabowo Subianto menyatakan proses demokrasi harus diselamatkan dari caracara kotor yang justru menodai demokrasi itu sendiri. Untuk itu, dia mendesak KPU secepatnya memperbaiki DPT dan memberikannya ke publik agar bisa dikoreksi.

Jika ternyata belum diperbaiki sampai tanggal 8 Juli,Prabowo menyetujui gagasan yang disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin agar pilpres ditunda. “Marilah kita selamatkan demokrasi kita ini.Jangan dinodai dengan praktik kecurangan. DPT harus dibuka untuk publik.Kalau belum beres DPT itu, saya setuju dengan Pak Din untuk ditunda,”kata Prabowo di Jakarta tadi malam. (rahmat sahid pasti liberti/sofyan dwi)